Minggu, 28 November 2021

Kisruh Transportasi Online, Menhub Beri Waktu 3 Bulan Transisi Aturan PM 32/2016

Kisruh Transportasi Online, Menhub Beri Waktu 3 Bulan Transisi Aturan PM 32/2016

Foto: ilustrasi (ist)

Semarang, Swamedium.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali menegaskan Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek mulai berlaku 1 April 2017.

Banner Iklan Swamedium

Terkait dengan pelaksanaan di lapangan nantinya, Menhub Budi akan memberikan toleransi waktu 3 bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Pemberlakuannya tetap 1 April 2017, tapi kita beri toleransi transisi kira-kira 3 bulan terhadap poin-poin (revisi) itu untuk diberlakukan,” kata Menhub Budi usai menyosialisasikan PM 32 Tahun 2016 bersama Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono dan Walikota Semarang Hendra Prihadi di Balaikota Semarang, Kamis (23/3).

Dalam waktu 3 bulan tersebut Menhub memastikan tidak akan ada penindakan hukum terhadap pelanggaran dari aturan ini baik oleh pihak Kepolisian maupun Dinas Perhubungan.

Namun, lanjut Menhub Budi, setelah 3 bulan masa transisi, akan ada sanksi khususnya bagi pengemudi angkutan online maupun provider yang tidak memenuhi aturan. Seperti pembekuan atau suspend ID pengemudi atau pemblokiran aplikasi.

“Kalau nanti melanggar bisa ditangguhkan, kita lagi minta suatu cara tertentu untuk menangguhkan anggota-anggota apabila mereka tidak memenuhi syarat-syarat tersebut,” ujar Menhub.

Menhub Budi menjelaskan bahwa dengan pemberlakuan aturan ini maka akan melindungi seluruh pihak baik pengemudi maupun kepentingan masyarakat luas.

“Contohnya soal penetapan kuota (angkutan) itu justru melindungi pengemudi, begitu juga dengan tarif batas atas-bawah, sebenarnya secara prinsip PM 32 itu mengatur tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan berusaha,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono menegaskan pihaknya akan menindak setiap pelaku kekerasan, pengeroyokan, ataupun pengerusakan terkait pemberlakuan aturan ini.

“Kalau sampai tidak bisa menahan emosi dan mengarah ke pelanggaran hukum, akan ada tindakan dari kami. Baik roda dua maupun roda empat di Semarang,” tegas Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono.

Para pengemudi angkutan umum online dan taksi reguler di Semarang yang hadir telah sepakat untuk tidak bertindak anarkis seperti yang terjadi di kota-kota lainnya akhir-akhir ini. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita