Minggu, 28 November 2021

DPR Pertanyakan Keuntungan Negara Dari Reklamasi Teluk Jakarta

DPR Pertanyakan Keuntungan Negara Dari Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta, Swamedium.com – Pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta semakin hari semakin menekan dan menyengsarakan masyarakat di sekitar proyek.  Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mempertanyakan keuntungan yang didapat oleh negara terkait pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu.

Banner Iklan Swamedium

Edhy menyoroti kelakuaan para pengembang yang semakin hari semakin menekan dan menyengsarakan masyarakat sekitar proyek reklamasi. Indikasinya, penggusuran di sekitar proyek reklamasi semakin terjadi.

“Apa sih keuntungan yang didapatkan negara secara umum?” tanya Edhy saat meninjau lokasi pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta, sebagaimana dikutip republika.co.id di akhir pekan ini.

Edhy menyayangkan jika keuntungan yang didapat hanya dari segi ekonomi saja. Sebab, menurut dia, jika dilihat dari bentuk uang dan tidak memikirkan jangka panjang, hal tersebut sangat salah. “Kalau dilihat dari uang, tapi dalam jangka panjangnya kerugian materi lainnya akan muncul, buat apa,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, jika proyek tersebut tidak dihambat dan tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat sekitar akan terus menderita. “Penggusuran akan terus dilakukan di sekitar reklamasi, ini yang tidak kita inginkan,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menambahkan, reklamasi dengan skala luasan tertentu seharusnya dikelola oleh negara. Sehingga nilai manfaat bagi rakyat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai komersilnya. Sementara yang ada saat ini, kata dia, lebih banyak nilai komersil propertinya dibandingkan dengan nilai manfaat bagi rakyat.

“Kalau kita lihat keberadaan Pulau G, posisinya itu akan menutup akses terhadap akses nelayan. Selain itu kalau seluruh mangrove-nya tertutup oleh pulau reklamasi, maka otomatis tidak ada lagi sumber daya ikan sebagai tempat memijah dan tempat membesarkan ikan,” tuturnya.

Menurutnya, kalau sumber daya sudah hilang, dan aksesibilitas terhadap penjualan susah untuk keluar masuknya nelayan dalam menjual hasil tangkapan, maka semakin sulit lagi untuk bisa mendapatkan nilai dari sumber daya perikanan kita.

Kompasioner Whisnu Nugroho juga mempertanyakan siapa yang menikmati reklamasi itu. Dengan harga tanah hasil reklamasi yang diperkirakan PT APL (PT Agung Podomoro Land) antara Rp22 juta-Rp38 juta per meter persegi, warga siapa yang sanggup membeli?

“Tidak mungkin yang membeli adalah warga yang hendak mencicil rumah untuk ditinggali,” ungkap dia dalam artikelnya yang berjudul,”Pak Ahok, Reklamasi Jakarta untuk Siapa?”

Bau amis proyek reklamasi ini semakin kentara sejak Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang menerima suap Rp1.140.000.000 dari PT APL. KPK mengendus adanya pemufakatan jahat antara anggota DPRD DKI Jakarta, PT APL dan Pemprov DKI untuk mengubah kebijakan dengan suap. Terbukti, usai operasi tangkap tangan terjadi perubahan kebijakan dari kewajiban pengembang 15% menjadi hanya 5%. (*/maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita