Jumat, 22 Januari 2021

Pengamat Sebut Pemprov DKI Lebih Peduli Reklamasi Daripada Hutan

Pengamat Sebut Pemprov DKI Lebih Peduli Reklamasi Daripada Hutan

Proyek reklamasi Teluk Jakarta. (foto: inilah.com)

Jakarta, Swamedium.com– Hutan merupakan salah satu elemen penting dalam mengurangi polusi udara khususnya di daerah perkotaan. Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi, telah menjadi kota dengan konsentrasi polusi udara terbesar di Indonesia bahkan dunia, disebabkan mobilitas warganya yang tinggi.

Banner Iklan Swamedium

Ketua Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendy Harahap menilai realitas obyektif yang ada menunjukkan Jakarta kekurangan hutan sebagai paru-paru kota. Terlebih lagi menurutnya hutan yang ada saat ini, kurang mendapat perhatian khusus dari Pemprov DKI.

“Hutan kota terlihat tak diurus dan terlantar. Acapkali ditemukan sampah plastik, kertas pembungkus makanan, dan puntung rokok acap kali ditemukan di dalam hutan kota di DKI,” jelasnya seperti dikutip majalaayah.com, Kamis (23/5).

Ia pun lalu menekankan bahwa Jakarta perlu menegakkan pohon serta kawasan serapan air yang banyak dan luas, demi mengimbangi produksi berbagai macam polusi di Jakarta.

“Pemprov DKI harus melakukan kontrol dan memastikan hutan kota berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itu perlu dilakukan demi kelangsungan hidup warga Jakarta. Tidak boleh lagi Pemprov DKI membiarkan kondisi hutan kota tak diurus dan terlantar,” tegas Muchtar.

Pemprov DKI dinilai Muchtar telah mengorbankan kawasan hutan mangrove. Salah satu contohnya yakni kawasan mangrove di wilayah Ancol hingga Bandara Soekarno Hatta. Kini, menurutnya DKI hanya memiliki hutan mangrove 376,02 Ha, yang pada umumnya berada di kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Kepulauan Seribu.

“Kondisi kinerja Pemprov DKI, termasuk era Gubernur Ahok, masih tergolong buruk. Gubernur Ahok juga tak mampu dan berhasil dari sisi penyerapan anggaran sekalipun masalah kehutanan ini tergolong sangat ringan.”

Lebih lanjut, Muchtar bahkan mengatakan bahwa Pemprov DKI memang tidak peduli terkait masalah kehutanan.

“Pemprov DKI tak peduli atas urusan kehutanan ini. Lebih peduli dengan urusan pembangunan pulau-pulau palsu (reklamasi) di pantai utara Jakarta, yang berdampak negatif berupa hilangnya 16.000 mata pencaharian nelayan, atau 80.000 jiwa rakyat DKI,” tandasnya.

Sementara dari sisi penyerapan anggaran untuk urusan kehutanan, walaupun hanya berjumlah miliaran rupiah pertahun namun dinilainya Pemprov DKI tidak juga meraih target capaian 100 %. Rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan pertanian ini tiap tahun sekitar 81 % yang dikatakannya tergolong buruk.

Pada tahun 2015 contohnya, ia mengatakan dibawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), anggaran APBD pertanian dialokasikan sebesar Rp 7 miliar. Kemampuan Gubernur Ahok menyerap anggaran tersebut sebesar Rp 5 miliar atau 79,66 %.

Angka ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tahun 2015 lebih buruk dibanding pada tahun 2013 di bawah Gubernur Jokowi yang mengalokasikan sebesar Rp 9 miliar. Kemampuan Gubernur Jokowi menyerap anggaran tersebut sebesar Rp 8 miliar atau 92,79%. Angka ini relatif tinggi, tetapi masih di bawah target capaian 100 % dan dinilai Muchtar masih tergolong buruk. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita