Minggu, 20 September 2020

Pengemudi Transportasi Online Merasa ‘Dieksploitasi’ Aplikasi

Pengemudi Transportasi Online Merasa ‘Dieksploitasi’ Aplikasi

Foto: Merasa 'dieksploitasi' aplikasi, Pengemudi transportasi online minta perlindungan. (ist)

Jakarta, Swamedium.com– Kisruh transportasi online tidak bisa dilihat hanya sekadar benturan kepentingan dalam berebut lahan matapencaharian yang terjadi antara pengemudi transportasi online dan konvensional.

Anggota Komunitas Transportasi Online Dino Sapto, mengungkapkan bahwa ada permasalahan yang terjadi antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi online dengan mitra pengemudi.

“Ini bukan sekadar transportasi online dan konvensional. Tapi juga antara pihak aplikasi (perusahaan penyedia aplikasi) dengan mitra pengemudi. Sudah berkali-kali kami demo di Kemayoran, DPR hingga Istana, yang kami suarakan bukan untuk melawan pemerintah. Tapi kami minta perlindungan pemerintah,” ungkap Dino dalam diskusi ‘Kisruh Transportasi Online’ di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Menurutnya, kebijakan yang dibuat perusahaan penyedia aplikasi kurang berpihak kepada kesejahteraan para mitra pengemudinya.

“Kewenangan mereka terhadap pengemudi hampir tidak ada batasan lagi. Dari mulai penentuan tarif, dan jumlah pengemudi yang terus mereka terima. Bayangkan dalam sehari itu bisa sampai 200 sampai 250 (pengemudi yang diterima),” ujar Dino.

“Kami sendiri sebagai mitra pengemudi sudah terlalu banyak diekploitasi oleh aplikasi,” imbuhnya.

Untuk itu, Dino berharap revisi peraturan yang sedang dilakukan oleh pemerintah nantinya juga bisa menjamin hak-hak para pengemudi transportasi online.

Baca Juga:
Kisruh Transportasi Online, Menhub Beri Waktu 3 Bulan Transisi Aturan PM 32/2016

Seperti diketahui, untuk mengatasi kisruh yang terjadi, saat ini Pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32/2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Ada 11 poin yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online dalam revisi PM 32 ini. Ke-11 poin itu meliputi jenis angkutan sewa, batas tarif angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kapasitas silinder kendaraan, pengujian berkala, pajak kendaraan, bengkel, pool, akses dashboard, dan pemberian sanksi. (*/ls)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.