Sabtu, 04 Desember 2021

Ferdinand: Jokowi Ingin Pisahkan Agama dan Politik, Mirip Pemikiran Karl Marx

Ferdinand: Jokowi Ingin Pisahkan Agama dan Politik, Mirip Pemikiran Karl Marx

Foto: Koordinator Rumah Amanat Rakyat Ferdinand Hutahaean. (ist)

Jakarta, Swamedium.com- Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean menilai sikap Presiden Jokowi saat mengatakan tentang pemisahan agama dengan politik mirip dengan pemikiran Karl Marx.

Banner Iklan Swamedium

Ferdinand menerangkan pernyataan serta pemikiran Karl Marx itu didasari ketika era Eropa dan Barat yang menjadikan agama untuk meredam masyarakat dengan penderitaan yang dialami saat itu.

“Dengan Agama, rakyat di Eropa dan Barat menjadi lupa kegagalan Raja dan Pemerintah menyejahterakan rakyatnya,” ungkap Ferdinand di Jakarta, (26/3).

Itulah dasar yang melatarbelakangi pernyataan tersebut sehingga Komunis menginginkan pemisahan antara agama dan politik.

“Lantas mengapa Jokowi ingin memisahkan agama dengan politik? Saya melihat perbedaan antara yang mendasari pernyataan Karl Max dengan pernyataan Jokowi. Karl Marx ingin memisahkan agama dari politik supaya rakyat bangkit, dan Jokowi ingin memisahkan agama dengan politik supaya rakyat bungkam, karena rakyat telah bangkit dengan kekuatan Agama. Ini tentu menakutkan bagi kekuasaan yang rapuh,” ungkap Ferdinand.

Menurutnya, semangat memisahkan agama dengan politik itu sudah terang dan jelas merupakan pemikiran dan pemahaman komunis.

Ia melanjutkan, pernyataan yang dilontarkan Jokowi tersebut adalah sebuah kesalahan besar karena bertentangan dengan UUD 45 yang mana dalam UUD 45 telah termaktub dengan jelas menetapkan Konstitusi bangsa Indonesia menyatakan bahwa negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Artinya, negara dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan yang tentu hanya didapat melalui agama,” tegasnya.

Jadi nilai-nilai Ketuhanan tidak akan ditemukan dalam pemahaman Komunis dan Atheis, sebab kedua pemahaman tersebut tidak mengakui eksistensi Tuhan.

“Agama dan Politik tidak bisa dipisahkan, karena politik harus dilandasi nilai-nilai Ketuhanan dan etika serta adab yang hanya didapat dari Agama. Yang tidak boleh adalah memperalat Agama untuk tujuan politis, memperalat agama untuk meraih kekuasaan seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Jokowi saat Pilpres, Umroh dan pakai Sorban, itu memperalat agama untuk tujuan politik, itu yang tidak boleh,” tukasnya.

Ferdinand mengatakan, menjadikan agama sebagai isu politik adalah kesalahan, akan tetapi agama dalam politik itu wajib ada sehingga politik menjadi berlandaskan Ketuhanan agar politik itu menjadi beradab dan beretika.

“Memperalat politik untuk menjauhkan agama dari kehidupan manusia juga tidak boleh, karena politik harus berlandaskan nilai-nilai luhur agama. Itulah yang seharusnya disampaikan Presiden, bukan memisahkan politik dengan agama, karena itu aliran Komunis yang kental,” tegas Ferdinand.

Selain itu, ia juga menyindir, bahwa menuntut si pelaku penista agama itu adalah sah dilakukan karena telah diatur dalam UUD, dan itu bukan dilakukan untuk mempolitisasi agama hanya karena waktunya bersamaan dengan pilkada.

Terakhir Ferdinand mengingatkan, untuk semua pasangan calon Pilkada khususnya Jakarta, berhentilah menggunakan isu agama sebagai bahan kampanye, pisahkan pilkada dengan penegakan hukum, biarkan rakyat memilih sesuai nilai-nilai Ketuhanan yang didapatnya dari agama yang diyakininya dan tidak boleh dipolitisasi.

“Semoga Presiden Jokowi segera menyadari, bahwa Presiden tidak boleh salah, harus paham sejarah. Secara pribadi Jokowi boleh salah, tapi sebagai Presiden tidak boleh salah. Jika masih ingin terus salah, silahkan jangan jadi Presiden, karena bangsa dengan 250 juta lebih penduduknya ini yang menjadi taruhan atas sebuah kesalahan bertindak dan berbicara oleh Presiden,” pungkasnya. (JM)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita