Senin, 14 September 2020

Komisi VI DPR Desak Pemerintah Revisi PNBP Angkutan Laut

Komisi VI DPR Desak Pemerintah Revisi PNBP Angkutan Laut

Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta kepada pemerintah merevisi PP No. 15/2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena terjadi kenaikan tarif jasa angkutan laut dengan biaya tinggi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com– Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan tarif jasa angkutan laut dengan biaya tinggi dan membebaskan rakyat sebagai konsumen.

“Saya mendesak Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan segera merevisi PP peninggalan Menhub Ignasius Jonan itu, karena dampak berantainya terhadap ekonomi sangat besar,” ujar Bambang Haryo di Jakarta, Senin (27/3).

Bambang menyebutkan, bahwa pemerintah memberikan tambahan 435 pos tarif PNBP baru, sehingga jumlahnya mencapai 1.200 pos tarif dengan menaikkan 482 pos tarif 100 persen, dalam PP No.15/2016. Bahkan, ada yang lebih dari 1.000 persen.

Ia menambahkan, ada beberapa pos yang tidak memiliki tarif juga wajib dibayar. Pos dengan memberikan tarif ini tentu terlalu banyak seolah-olah seperti dibuat-buat, yang mengakibatkan biaya transportasi laut membengkak menjadi beban logistik industri dan perdagangan dalam negeri sehingga terjadi perbedaan nilai upah di luar Jawa semakin tinggi.

“Publik akan sulit membayar biaya transportasi yang tinggi, pelayaran juga tidak akan sanggup memberikan pelayanan yang baik. Kondisi ini sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa dan barang publik yang diangkut serta kelangsungan usaha pelayaran,” pungkasnya. (JM)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.