Sabtu, 19 September 2020

OJK: Waspadai Penipuan Janji Pelunasan Kredit UN Swissindo

OJK: Waspadai Penipuan Janji Pelunasan Kredit UN Swissindo

Foto: Ilustrasi penipuan. (ist)

Jakarta – Swamedium.com – Penipuan berkedok penawaran janji pelunasan utang di bank dengan hanya membayar biaya pendaftaran telah memakan banyak korban di berbagai daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai kegiatan UN Swissindo.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi OJK meminta masyarakat mewaspadai kegiatan UN Swissindo yang berdalih menawarkan janji pelunasan kredit.

“Operasional UN Swissindo sudah menyebar ke berbagai daerah, termasuk Bali. Jadi kami berharap masyarakat tidak tergiur mengikuti penawarannya karena kegiatan yang dilakukan UN Swissindo melanggar hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang lazim berlaku di perbankan dan lembaga pembiayaan,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing.

Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi OJK, kegiatan yang dilakukan oleh UN Swissindo ini telah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Berikut ini 16 wilayah yang terkena dampak kegiatan dari UN Swissindo, yaitu Jambi, Cirebon, Tasikmalaya, Purwokerto, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Pekan Baru, Kalimantan Timur, Bali Tegal, Cianjur, Bandung dan Sulawesi Selatan.

Wilayah yang paling banyak terkena dampak kegiatan dari UN Swissindo adalah Jambi dengan jumlah kerugian Rp 1,3 miliar (sebanyak 11 nasabah), Cirebon dengan kerugian Rp 4,02 miliar (76 nasabah), dan Purwokerto sebanyak Rp 2,8 miliar (25 nasabah).

Dalam menjalankan aksi penipuannya, para debitur tersebut, dihasut untuk tidak perlu membayar utang mereka kepada para kreditur. Berikut sejumlah modus penipuan berkedok penawaran pelunasan kredit yang kerap digunakan UN Swissindo:

  1. Mengatasnamakan negara dan/atau lembaga negara tertentu dengan dasar kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Mencari korban yang terlibat kredit macet dan menjanjikan akan menyelesaikan utangnya dengan jaminan Surat Berharga Negara.
  3. Meminta korban membayarkan sejumlah uang pendaftaran untuk menjadi anggota kelompok/Badan Hukum tertentu.
  4. Meminta korban untuk mencari debitur bermasalah lain untuk diajak bergabung.

Pada tanggal 17 dan 22 Februari 2017, OJK, Departemen Hukum Bank Indonesia dan perwakilan enam bank utama yang berkantor pusat di Jakarta yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan pembahasan mengenai Tindak Lanjut Penanganan Kegiatan UN Swissindo.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.