Jumat, 07 Mei 2021

OJK: Waspadai Penipuan Janji Pelunasan Kredit UN Swissindo

OJK: Waspadai Penipuan Janji Pelunasan Kredit UN Swissindo

Foto: Ilustrasi penipuan. (ist)

Jakarta – Swamedium.com – Penipuan berkedok penawaran janji pelunasan utang di bank dengan hanya membayar biaya pendaftaran telah memakan banyak korban di berbagai daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai kegiatan UN Swissindo.

Banner Iklan Swamedium

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi OJK meminta masyarakat mewaspadai kegiatan UN Swissindo yang berdalih menawarkan janji pelunasan kredit.

“Operasional UN Swissindo sudah menyebar ke berbagai daerah, termasuk Bali. Jadi kami berharap masyarakat tidak tergiur mengikuti penawarannya karena kegiatan yang dilakukan UN Swissindo melanggar hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang lazim berlaku di perbankan dan lembaga pembiayaan,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing.

Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi OJK, kegiatan yang dilakukan oleh UN Swissindo ini telah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Berikut ini 16 wilayah yang terkena dampak kegiatan dari UN Swissindo, yaitu Jambi, Cirebon, Tasikmalaya, Purwokerto, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Pekan Baru, Kalimantan Timur, Bali Tegal, Cianjur, Bandung dan Sulawesi Selatan.

Wilayah yang paling banyak terkena dampak kegiatan dari UN Swissindo adalah Jambi dengan jumlah kerugian Rp 1,3 miliar (sebanyak 11 nasabah), Cirebon dengan kerugian Rp 4,02 miliar (76 nasabah), dan Purwokerto sebanyak Rp 2,8 miliar (25 nasabah).

Dalam menjalankan aksi penipuannya, para debitur tersebut, dihasut untuk tidak perlu membayar utang mereka kepada para kreditur. Berikut sejumlah modus penipuan berkedok penawaran pelunasan kredit yang kerap digunakan UN Swissindo:

  1. Mengatasnamakan negara dan/atau lembaga negara tertentu dengan dasar kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Mencari korban yang terlibat kredit macet dan menjanjikan akan menyelesaikan utangnya dengan jaminan Surat Berharga Negara.
  3. Meminta korban membayarkan sejumlah uang pendaftaran untuk menjadi anggota kelompok/Badan Hukum tertentu.
  4. Meminta korban untuk mencari debitur bermasalah lain untuk diajak bergabung.

Pada tanggal 17 dan 22 Februari 2017, OJK, Departemen Hukum Bank Indonesia dan perwakilan enam bank utama yang berkantor pusat di Jakarta yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan pembahasan mengenai Tindak Lanjut Penanganan Kegiatan UN Swissindo.

Dalam pembahasan tersebut disimpulkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak memiliki fisik atau paperless. Sehingga SBI yang dimiliki oleh UN Swissindo adalah bukan instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau dalam hal ini adalah UN Swissindo telah menciptakan dokumen baru yang diduga palsu. Selain itu, perwakilan enam bank utama dari Kantor Pusat di Jakarta menyampaikan laporan atas kejadian UN Swissindo karena terdapat kerugian bank.

Sebelumnya, pada 13 September 2016, OJK bersama Bareskim Polri, Kemenkop UKM dan Kemenkominfo telah membahas seputar kegiatan UN Swissindo dan telah menyurati UN Swissindo untuk menghentikan seluruh kegiatannya.

Satgas juga telah menyurati Bareskim Polri untuk meminta keterangan para nasabah maupun lembaga pembiayaan yang mendapat sertifikat lunas dari UN Swissindo. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita