Selasa, 30 November 2021

Hindari Denda Pajak, Pemilik KPR Wajib Laporkan Propertinya

Hindari Denda Pajak, Pemilik KPR Wajib Laporkan Propertinya

Jakarta, Swamedium.com – Masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret ini. Meski belum lunas, Wajib pajak (WP) yang memiliki cicilan KPR sebaiknya tetap  melaporkan kepemilikan propertinya itu agar terhindar dari ancaman denda sebesar 150 persen.

Banner Iklan Swamedium

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pemerintah dari tahun ke tahun makin gencar untuk menertibkan masyarakat agar membayar pajak dengan benar. WP yang belum benar dalam melakukan pelaporan pajak diberikan amnesti pajak supaya membenarkan SPT-nya dengan denda ringan sampai 31 Maret ini. Setelah itu, kesalahan dalam melaporkan harta diancam denda hingga mencapai 150%.

Walau sistem pelaporan SPT sudah semakin canggih dengan kehadiran e-filing, masih banyak WP yang belum paham tentang harta apa saja yang harus mereka laporkan. Hal yang perlu dilaporkan itu bukan hanya penghasilan bruto dari bekerja selama setahun saja, tetapi cicilan KPR pun tidak boleh luput untuk diinput.

Beberapa kasus, WP lupa tidak melaporkan harta berupa rumah yang dibeli dengan KPR.Walau belum lunas atau masih mencicil, harta yang Anda miliki dianggap sudah bertambah. Di sisi lain, sisa cicilan KPR yang belum dibayar terhitung sebagai utang. Oleh karena itu, pos harta maupun utang harus diisi.

Dalam pelaporan SPT, setiap kenaikan dan penurunan harta setiap tahunnya perlu diketahui dengan seksama untuk menentukan perhitungan pajak yang akurat. Oleh karena itu, saat Anda membeli sebuah rumah dengan cara berutang atau KPR sekalipun tetap harus dilaporkan.

Misalnya, Anda membeli sebuah rumah dengan cara KPR seharga Rp500 juta. Anda telah membayar uang muka di awal Rp35 juta dan telah melakukan angsuran sebesar Rp115 juta. Itu berarti, harta Anda dari rumah tersebut ialah Rp500 juta. Sementara, cicilan serta DP sebesar Rp150 juta dilaporkan sebagai utang yang telah dibayar lalu sisanya sebesar Rp350 juta disebutkan sebagai utang.

Sanksi Berat

Luputnya pelaporan harta bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya lupa atau disengaja untuk menghindari kewajiban pajak. Saat Anda melaporkan SPT yang telah diisi, otoritas pajak akan melakukan pengecekan dengan mendalam supaya jumlah pajak yang dibayarkan nilainya akurat.

Perlu Anda ketahui, tiap transaksi jual beli yang dilakukan datanya telah tercatat dan terkoneksi dengan Bank Indonesia. Termasuk bila Anda melakukan cicilan KPR atau kredit lainnya untuk membeli properti. Otoritas pajak tentu akan mengetahui hal ini saat melakukan perhitungan pajak Anda.

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakseimbangan antara laporan dengan harta yang dimiliki, Anda bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga 150% dari jumlah pajak yang belum dibayarkan. Semakin banyak pajak yang belum dilaporkan, semakin besar pula jumlah nilai yang harus dibayarkan.

Pembetulan SPT

Pihak otoritas pajak akan memberitahukan perkara harta yang tidak seimbang tersebut kepada wajib pajak. Baik berupa surat maupun surat elektronik alias email.

Berdasarkan UU KUP No. 28 tahun 2007 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.”

WP dapat melakukan pembetulan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan. Sanksi akan tetap dikenakan namun besarannya lebih kecil yaitu bunga 2% atas jumlah pajak yang kurang dibayar terhitung sejak penyampaian SPT hingga tanggal pembetulan.

Namun, jika surat pemberitahuan tidak digubris hingga surat ketetapan pajak sudah dibuat, Anda harus membayar denda hingga sebesar 150% dari jumlah pajak yang belum dibayarkan. Anda pun tetap diwajibkan membuat surat pembetulan pajak.

Hal tersebut dijelaskan dalam PP 74  tahun 2011 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan.”

Jika pembetulan SPT belum juga dibuat sementara pajak yang selama ini dibayarkan tidak sesuai dengan harta sebenarnya, jumlah denda yang harus dibayar akan menjadi besar.

Jika Anda mengalami hal ini, manfaatkanlah program Pengampunan Pajak atau amnesti pajak yang programnya bakal berakhir pada 31 Maret ini dan belum tentu ada lagi dalam 10 tahun ke depan. Jangan sampai ketidaktahuaan seputar kepemilikan rumah yang masih cicilan KPR membuat Anda bermasalah dengan pajak.(*)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita