Selasa, 29 September 2020

Basmi Korupsi, Ini Kesepakatan KPK, Kejaksaan Agung dan Polri

Basmi Korupsi, Ini Kesepakatan KPK, Kejaksaan Agung dan Polri

Foto: Nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan Agung dan Polri ditandatangani Rabu (29/3) di Mabes Polri. (kompas)

Jakarta, Swamedium.com- Tiga lembaga penegak hukum Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung melakukan nota kesepahaman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air. Nota kerjasama itu tertuang dalam Nomor: SPJ-97/01-55/03/2017, Nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo sebagai pihak pertama, Jaksa Agung HM Prasetyo sebagai pihak kedua dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai pihak ketiga, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/3).

Berikut Isi Lengkap Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung.

Pasal 1
1. Maksud nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Tujuan nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergitas kerja sama dan koordinasi antara para pihak dan pemberantasan korupsi.

Pasal 2
Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah
A. Sinergi penanganan tindak pidana korupsi
B. Pembinaan aparatur penegak hukum
C. Bantuan narasumber/ahli, pengamanan, sarana prasarana
D. Permintaan data atau informasi
E. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia

Pasal 3
1. Para pihak bersinergi dalam penanganan perkara korupsi yang meliputi pelaksanaan koordinasi, supremasi, pencegahan, penindakan dan pelaporan.
2. Pihak pertama membuat dan mengembangkan sistem pelaporan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan secara elektronik melalui jaringan komputer dan diterapkan pada para pihak
3. Para pihak memprioritaskan perlindungan terhadap seksi dan pelapor dengan mendahulukan penanganan perkara tindak pidana korupsi guna penyelesaian secepatnya.
4. Para pihak dalam penanganan terhadap aparat penegak hukum yang pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan diduga melakukan tindak pidana senantiasa mengedepankan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal salah satu pihak melakukan pemanggilan terhadap personil pihak lainnya maka pihak yang melakukan pemanggilan tersebut memberitahukan kepada pimpinan personil yang dipanggil.
6. Dalam hal salah satu pihak melakukan pemeriksaan terhadap personel pihak lainnya maka personil tersebut didampingi oleh fungsi hukum atau bantuan advokat para pihak dan pemeriksaan dapat dilakukan di kantor para pihak.
7. Dalam hal salah satu pihak melakukan tindakan penggeledahan penyitaan atau memasuki kantor pihak lainnya maka pihak yang melakukannya memberitahukan kepada pimpinan pihak yang menjadi objek dilakukannya tindakan tersebut kecuali tangkap tangan.
8. Para pihak dapat menyelenggarakan pertemuan dengar pendapat dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.