Rabu, 23 September 2020

KPK, Polri, Kejaksaan Agung Sepakat Harus Ada Izin Sebelum Lakukan Penyadapan

KPK, Polri, Kejaksaan Agung Sepakat Harus Ada Izin Sebelum Lakukan Penyadapan

Foto: Salah Satu Poin Mou Polri, Jaksa Agung Dan KPK Harus Ada Izin Jika Melakukan Penyadapan (vivacoid)

Jakarta, Swamedium.com- Salah satu poin yang ada dalam nota kesepakatan (Mou) antara Polri, Kejaksaaan Agung dan KPK tentang kerjasama dalam mengatasi tindak Pidana Korupsi, adalah diperlukannya izin pimpinan jika salah satu lembaga ingin memeriksa penyidik.

Poin tersebut sebagaimana termaktub Bab III, Pasal III khususnya di poin 5 sampai 7 yang isinya sebagai berikut:

Poin 5: Dalam hal salah satu pihak melakukan pemanggilan terhadap personel pihak lainnya maka pihak yang melakukan pemanggilan tersebut memberitahukan kepada pimpinan personel pihak yang dipanggil.
Poin 6: Dalam hal salah satu pihak melakukan pemeriksaan terhadap personel pihak lainnya maka personel tersebut didampingi oleh fungsi hukum/bantuan advokat para pihak dan pemeriksaan dapat dilakukan di kantor para pihak.
Poin 7: Dalam hal salah satu pihak melakukan tindakan penggeledahan, penyitaan atau memasuki kantor pihak lainnya, maka pihak yang melakukannya memberitahukan kepada pimpinan pihak yang menjadi objek dilakukannya tindakan tersebut kecuali Tertangkap Tangan.

Jendral (Pol) Tito Karnavian menanggapi kesepakatan itu, ia mengatakan ini merupakan bentuk upaya agar antara pimpinan lembaga terjalin komunikasi yang erat.

“Jadi ketika ada masalah-masalah yang melibatkan dua instansi kita carikan jalan keluar yang terbaik melalui komunikasi. Prinsip utamanya kami dari Polri tentu sangat ingin menjaga hubungan baik dengan KPK yang sudah bagus saat ini. Kita tidak ingin ada konflik,” tegas Tito usai penekenan MoU di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/3).

Lalu, menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, Hal itu perlu dilakukan agar terhindar dari konflik seperti kasus cicak versus buaya.

“Ketika ada diantara anggota baik Jaksa, KPK maupun Polri yang ternyata terindikasi melakukan penyimpangan, itu tentunya prosedurnya diatur supaya tidak terjadi tabrakan dan menghindari kekhawatiran Cicak dan Buaya itu,” ujar Prasetyo menimpali dalam kesempatan yang sama. (JM)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.