Sabtu, 04 Desember 2021

Perwal Depok Soal Ojek Online Harus Disertai Penegakan Hukum

Perwal Depok Soal Ojek Online Harus Disertai Penegakan Hukum

Foto: ilustrasi. (ist)

Depok, Swamedium.com- Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Depok Muhammad Hasyim mendukung Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Sepeda Motor yang dikeluarkan pada Senin (27/3).

Banner Iklan Swamedium

Hasyim memastikan bahwa dengan adanya Perwal itu maka aksi mogok operasi sopir angkot Rabu (29/3) dibatalkan.

“Ini hasil perjanjian antara kami dengan Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad. Ke depan, kami tinggal lihat bagaimana penerapan Perwal di lapangan, oleh Pemkot Depok dan instansi terkait,” kata Hasyim.

Baca Juga:
Unjuk Rasa Sopir Angkot di Depok Hari Ini Batal

Ia berharap pemerintah serius menerapkan aturan yang tertuang dalam Perwal dalam mengatur keberadaan ojek online di Depok.

“Terutama aturan yang tidak memperbolehkan ojek online mengangkut penumpang di jalan yang dilalui trayek angkot dan di kawasan terminal. Selain itu, ojek online dilarang parkir di pinggir jalan dan harus mempunyai pangkalan sendiri. Tiga aturan tersebut harus benar-benar ditegakkan dan petugas harus serius menindak ojek online yang melanggar,” ujar Hasyim seperti dikutip wartakota.

Menurutnya dalam masa sosialisasi, pelanggaran Perwal wajib ditindak oleh Dinas Perhubungan, kepolisian dan Satpol PP.

“Kami akan lakukan pengawasam sejauh apa penerapan Perwal ini dilakukan dan bagaimana aturan ditegakkan,” ucap Hasyim.

Baca Juga:
Unjuk Rasa Sopir Angkot di Depok Hari Ini Batal

Hasyim mengatakan, dalam satu dua bulan ini pihaknya akan melakukan evaluasi atas penerapan Perwal ini oleh petugas.

“Kalau banyak pelanggaran dan tidak ada tindakan, kami akan mendesak ojek online dilarang sekalian,” katanya.

Ia menjelaskan saat ini ada 2.874 angkutan dalam kota di Depok, dan 3.500 angkutan kota dalam provinsi di Depok, dengan total 4.000 pengusaha angkutan.

Sejak ada transportasi online, pendapatan mereka kata Hasyim anjlok hingga 60 persen. Bahkan, katanya, akibat hal itu, 20 persen dari total angkutan kota yang ada sudah tidak beroperasi lagi.

Sementara itu, Kepada Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok Gandara Budiana, membenarkan bahwa sudah diterbitkan Perwal Nomor 11/2017 tentang Angkutan Orang dan Sepeda motor yang mengatur tentang ojek online.

Dalam penerapannya, kata dia, pihaknya juga sekaligus mensosialisasikan hal ini ke seluruh pengemudi ojek online yang ada di Depok.

“Kami harap pengemudi ojek online menaati aturan yang tertuang dalam Perwal ini,” pungkasnya. (*/ls)

Unjuk Rasa Sopir Angkot di Depok Hari Ini Batal

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita