Kamis, 24 September 2020

FUI Minta Istana Membuka Pintu Terima Perwakilan Aksi 313

FUI Minta Istana Membuka Pintu Terima Perwakilan Aksi 313

Foto: Forum Umat Islam menggelar Konperensi Pers terkait Aksi 313 pada Jumat (31/3). (Yoga/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com- Forum Umat Islam (FUI) akan menggelar ‘Aksi Bela Islam 313’ di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (31/3) besok.

Aksi damai ini digelar untuk menuntut Presiden Joko Widodo segera mencopot terdakwa perkara kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Salah satu penanggung jawab aksi, Sekretaris Jendral FUI Muhammad Al Khaththath menjelaskan, tuntutan dari Aksi 313 besok adalah meminta penegakan keadilan dan kebenaran.

“Meminta presiden Joko Widodo mencopot terdakwa perkara kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih spesifik pasal 83,” jelas M Al Khaththath saat menggelar jumpa pers di Masjid Baiturrahman, Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (30/3).

Muhammad Al Khaththath menjelaskan, sesuai dengan Pasal 83 ayat 1, diketahui bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khaththath mengatakan, pada aksi 313, pihak Istana bisa membuka pintu untuk menerima perwakilan atau delegasi dari peserta aksi untuk menyampaikan tuntutan Aksi 313 ini kepada Presiden Joko Widodo.

“Mudah-mudahan Istana bisa membuka pintu untuk diberikan kesempatan dari delegasi, para wakil peserta aksi untuk berdialog dengan bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan tuntutan umat atau rakyat Indonesia terkait dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 83 yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan (Daerah),” ujarnya.

Dia menyampaikan pihaknya akan menyampaikan terkait kewajiban Presiden Joko Widodo untuk menjalankan perintah Undang-undang tersebut.

“Dimana kita akan menyampaikan di mana Presiden berkewajiban menjalankan Undang-undang, yaitu seorang terdakwa itu harus diberhentikan dari jabatannya,” pungkasnya. (Yog)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.