Sabtu, 08 Agustus 2020

GNPF MUI: Aksi 313, Presiden Harus Dengar Suara Rakyat, DPR Juga Jangan Tumpul

GNPF MUI: Aksi 313, Presiden Harus Dengar Suara Rakyat, DPR Juga Jangan Tumpul

Foto: Kuasa hukum Habib Rizieq Syihab, Kapitra Ampera. (ist)

Jakarta, Swamedium.com- Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera mengatakan, aksi 313, Jumat (31/3) besok, seharusnya presiden bisa mendengarkan suara rakyat.

“Aksi 313 nanti adalah untuk meminta presiden mencopot Basuki Tjahaja Purnama yang telah menjadi terdakwa dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, jika presiden menolak melaksanakan undang-undang, maka presiden telah melanggar hukum,” jelas dia seperti dilansir Republika, Selasa (28/3).

Aksi umat Islam ini bertujuan agar presiden mendengar suara rakyat, lanjut Kapitra. Presiden seharusnya tidak lagi menafsirkan aksi ini sebagai alat untuk memecah belah persatuan.

Apalagi mengenai pendapat presiden terkait politik dan agama yang harus dipisahkan. Secara konstitusi, kata Kapitra, pemikiran presiden tidak dapat dibenarkan. Negara Indonesia dilandasi agama sejak merdeka.

Ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945. “Presiden harus ingat di dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan itu diraih atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” ucap dia.

Jika setelah aksi, presiden tetap tidak menindaklanjuti tuntutan tersebut, maka DPR harus menggunakan seluruh haknya untuk memproses pencopotan jabatan gubernur terdakwa tersebut.

“DPR tidak boleh tumpul, mereka merupakan wakil rakyat, wakil suara rakyat,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.