Jumat, 25 September 2020

Kasus Pembelian Lahan Cengkareng Barat Mandek, Komtak Tindak Lanjut ke Kepolisian

Kasus Pembelian Lahan Cengkareng Barat Mandek, Komtak Tindak Lanjut ke Kepolisian

Foto: Komunitas Masyarakat Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) mendatangi lahan bermasalah di Cengkareng Barat, Jakbar. (Chaerudin/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com- Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) yang dimotori oleh Lieus Sungkharisma mendata ulang kembali lahan bermasalah Pemprov DKI di Cengkareng Barat, Jakarta Barat yang menurutnya telah jelas terdapat unsur korupsi yang dilakukan oleh petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Sebelum menindaklanjuti permasalahan korupsi ini ke PLT Gubernur Sony Sumarsono Kejaksaan Agung dan Kepolisian, Komtak mencoba mendata ulang dengan melakukan survei ke lokasi lahan yang bermasalah tersebut dengan memasang spanduk KOMTAK di lokasi tersebut.

Lieus Sungkharisma pada kesempatan ini ditemani oleh Zhang Wei Jan, aktifis yang selalu kritis akan permasalahan kemasyarakatan di DKI Jakarta.

Foto: Komunitas Masyarakat Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) mendatangi lahan bermasalah di Cengkareng Barat, Jakbar. (Chaerudin/swamedium)

“Permasalahan korupsi di lahan pertanian ini sebenarnya sudah lama berlangsung. Tapi kenapa kok seperti jalan di tempat, dan kami dari Komtak merasa berkewajiban menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengumpulkan data terakhir dan menindak lanjuti secara hukum ke kepolisian,” ucap Lieus didampingi Risma, sekretaris Komtak, di lokasi lahan bermasalah tersebut, Kamis (30/3).

Pada kesempatan itu juga Zhang Wei Jan mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat kepolisian dalam mengungkap korupsi pembelian lahan pertanian tersebut.

“Turunnya Komtak saat ini berupaya untuk mengingatkan masyarakat agar kembali fokus terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan Basuki yang tertutup selama ini isu-isu lain,” tukas Lieus.

Perlu diketahui, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan tersebut untuk mencapai target yang diusung Basuki Tjahaja Purnama, yakni membangun 17 ribu unit rumah susun sewa sederhana pada Oktober 2017. Lahan yang dibeli tersebut berada di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, seluas 4,6 hektar.

Pembelian itu ternyata bermasalah tak hanya setelah transaksi dilakukan pada November 2015, tanah itu ternyata milik Dinas Kelautan Pemprov DKI sejak 1967. Dengan kata lain, Pemprov DKI diduga melakukan pembelian lahan miliknya sendiri.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.