Sabtu, 26 September 2020

Sidang Korupsi e-KTP, KPK Siapkan Bukti Pamungkas

Sidang Korupsi e-KTP, KPK Siapkan Bukti Pamungkas

Foto: Sejumlah peserta membawa poster saat menggelar aksi Gerakan Sapu Koruptor e-KTP di area Car Free Day di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 19 Maret 2017. Mereka menuntut agar kasus korupsi terkait pengadaan e-KTP segera dituntaskan. (tempo)

Jakarta, Swamedium.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pencabutan keterangan Miryam S. Haryani tak akan mengurangi alat bukti dugaan korupsi dalam proyek E-KTP.

“KPK tidak bergantung pada keterangan saksi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (29/3).

Ia enggan memaparkan detail bukti lain yang diperoleh penyidik dari Miryam.

“Kita simak saja proses sidangnya.”

Kabarnya, KPK memang tak hanya mengantongi keterangan lisan Miryam, tapi juga petunjuk berupa gambar pola aliran duit dalam kasus ini kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sketsa setoran tersebut, kata dia, digambar Miryam di atas kertas saat penyidik memeriksanya.

“Ini adalah perluasan alat bukti berupa petunjuk yang diakui undang-undang,” ujarnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mengatur perluasan alat bukti petunjuk yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 26A menyebutkan, alat bukti petunjuk dapat diperoleh di antaranya berupa gambar atau peta yang bermakna.

Dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, memang menggambarkan dugaan Miryam terlibat dalam dugaan korupsi di proyek senilai Rp 5,84 triliun ini. Namanya disebut sebanyak 26 kali di 121 lembar dakwaan pertama dan kedua. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.