Selasa, 29 September 2020

Demi Persaingan Usaha Sehat, Taksi Online Bakal Dikenai Pajak

Demi Persaingan Usaha Sehat, Taksi Online Bakal Dikenai Pajak

Jakarta, Swamedium.com – Menyusul penerapan Permenhub. No.32 Tahun 2016 hari ini, Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk perusahaan transportasi online. Pengenaan pajak yang sama antara taksi online dan konvensional ini untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana pengenaan pajak yang sama antara perusahaan taksi online dan konvensional itu untuk menciptakan lapangan bermain yang sehat. Karena itu, keduanya juga harus mendapat perlakuan pajak yang sama.

“Jadi, jangan sampai ada perusahaan dengan bisnis tertentu, dia tidak diuntungkan atau dirugikan karena policy-nya, tidak diberlakukan sama,” kata Menkeu.

Terkait Permenhub.32/2016 itu, KPPU akhirnya mengeluarkan tiga rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, KPPU meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional. Sebagai gantinya, pemerintah disarankan untuk mengatur penetapan batas atas tarif saja.

Menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, penetapan tarif batas bawah akan berdampak pada inefisiensi di industri jasa angkutan taksi secara keseluruhan dan bermuara pada mahalnya tarif bagi konsumen. Tarif batas bawah juga menghambat inovasi untuk meningkatkan efisiensi industri jasa transportasi. Selain itu, batas bawah tarif dapat menjadi sumber inflasi.

“Kami merekomendasikan agar pemerintah pusat atau daerah berdasarkan kewenangannya menetapkan besaran tarif batas atas saja, tidak untuk batas bawah. Regulasi batas atas dapat menjadi pelindung bagi konsumen dari proses eksploitasi pelaku usaha taksi yang strukturnya bersifat oligopoli,” jelas dia.

Kedua, KPPU menyarankan pemerintah tidak mengatur kuota atau jumlah armada baik taksi konvensional maupun online yang beroperasi di suatu daerah. Dengan demikian, penentuan jumlah armada bagi pelaku usaha angkutan diserahkan kepada mekanisme pasar. Setiap pelaku usaha akan menyesuaikan jumlah armadanya sesuai kebutuhan konsumen. Pengaturan oleh pemerintah akan mengurangi persaingan dan pada akhirnya merugikan konsumen.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.