Rabu, 08 Desember 2021

Kasus Pembelian Lahan Pemda di Cengkareng, Plt. Gubernur DKI Apresiasi Langkah KomTak

Kasus Pembelian Lahan Pemda di Cengkareng, Plt. Gubernur DKI Apresiasi Langkah KomTak

Foto : plt gubernur DKI dan ketua komtak Lieus Sungkharisma (lst)

Jakarta, Swamedium.com- Langkah yang ditempuh Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) untuk meminta kejelasan terkait sejumlah kasus pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta, baik kasus pembelian lahan di Cengkareng Jakarta Barat maupun kasus pembelian lahan eks Kedutaan Inggris di Jakarta Pusat, mendapat apresiasi dari Plt. Gubernur DKI Jakarta, Soemarsono.

Banner Iklan Swamedium

“Apa yang dilakukan KomTak dengan mempertanyakan kasus itu ke Pemprov DKI merupakan langkah yang benar. Sebab Pemprov DKI yang paling memahami kasus tersebut,” ujar Soemarsono saat menerima permohonan audiensi koordinator KomTak, Lieus Sungkharisma di Balaikota, Jum’at (31/3).

Seperti diketahui, Kamis (30/3), Lieus bersama sejumlah aktivis KomTak melakukan peninjauan dan menggelar aksi di lahan milik Pemprov DKI di Cengkareng, Jakarta Barat, dan mempertanyakan berbagai kejanggalan dalam kasus pembelian lahan milik Dinas Perumahan dan Gedung DKI oleh Pemprov DKI sendiri.

Menurut Lieus, setelah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus reklamasi, kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat telah menambah daftar skandal keuangan di Pemprov DKI pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Sejak menjadi gubernur, Ahok tidak lepas dari kontroversi dan skandal keuangan yang terindikasi korupsi,” katanya.

Pembelian lahan Pemprov di Cengkareng terjadi pada November 2015. Lahan seluas 4,6 hektar itu dibeli Pemprov DKI dari seseorang bernama Toety Soekarno dengan harga mencapai Rp. 668 miliar. Tetapi ternyata audit BPK menyatakan tanah itu adalah milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Bahkan, kata Lieus, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebut pembelian lahan Cengkareng Barat pada APBD 2015 itu tidak melalui dirinya.

“Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung mendisposisi pembelian lahan Cengkareng Barat kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ika Lestari Aji yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

“Saya baru mengetahui ada pembelian lahan tersebut setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Saefullah ketika itu.

Hal yang sama, tambah Lieus, juga terjadi pada rencana pembelian lahan bekas Kedutaan Besar Inggris seluas 4,185 meter persegi yang berada di dekat Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Beruntunglah Pak Soemarsono selaku Plt. Gubernur menolak untuk membayar lahan tersebut sekalipun Ahok sudah memerintahkan untuk membayarnya.

“Kalau statusnya belum jelas, pemerintah tidak akan membeli,” kata Lieus menirukan ucapan Soemarsono.

Menurut Lieus lahan eks Kedubes Inggris itu pernah dimiliki pemerintah pusat, tapi kemudian dipinjamkan kepada Kedutaan Besar Inggris. Tapi kini, setelah kantor operasional kedutaan Inggris sudah pindah di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, status lahan atas itu atas nama Kedutaan Besar Inggris.

“Karena itulah KomTak mengapresiasi sikap Pak Soni Soemarsono yang menolak perintah Ahok untuk membayar lahan eks Kedubes Inggris itu. Kalau saja Pak Soemarsono mau menuruti perintah Ahok membayar lahan eks Kedubes Inggris, maka kasus lahan Cengkareng akan terulang lagi,” kata Lieus.

Atas kasus-kasus pembelian lahan di masa Ahok itulah KomTak meminta waktu bertemu Soemarsono untuk mempertanyakan sekaligus membeberkan data-data terkait penyimpangan yang terjadi.

“Kami ingin agar Pak Soemarsono tidak mengulangi kasus-kasus penyimpangan seperti pada pembelian RS Sumber Waras dan Lahan Pemprov di Cengkareng itu,” kata Lieus.

Soemarsono sendiri menanggapi positif langkah yang diambil KomTak, dan berjanji akan menyediakan waktu pada KomTak untuk menemuinya.

“Selama tujuannya baik, pak Soemarsono tidak menolak kehadiran kita,” kata Lieus. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita