Sabtu, 04 Desember 2021

Permenhub. 32/2016 Terkait Taksi Online Berlaku Hari Ini

Permenhub. 32/2016 Terkait Taksi Online Berlaku Hari Ini

Jakarta, Swamedium.com – Revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 32/2016 terkait aturan transportasi online mulai berlaku hari ini. Adapun poin yang masih ditunda penerapannya, yaitu terkait penerapan tarif batas atas batas bawah dan kuota angkutan yang boleh beroperasi. Aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Banner Iklan Swamedium

Kementerian Perhubungan memberikan waktu 3 bulan masa transisi sejak pemberlakuan 11 poin aturan taksi online dalam revisi Permenhub 32/2016  pada 1 April 2017 (hari ini), sehingga tidak akan ada penindakan hukum bila masih terjadi pelanggaran dalam penerapannya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat koordinasi dengan pejabat terkait dan beberapa perwakilan Organda dan penyedia taksi berbasis online, seperti PT Grab Taxi Indonesia, PT Uber Indonesia Technologi dan PT Gojek Indonesia beberapa waktu lalu mengatakan semua pihak sudah menyetujui bahwa revisi PM 32 Tahun 2016 akan diberlakukan pada 1 April 2017.

Menhub. Budi Karya Sumadi menjelaskan, dari aturan tersebut, masih ada beberapa poin yang masih ditunda penerapannya yaitu terkait penetapan tarif batas bawah dan batas atas, serta kuota angkutan yang boleh beroperasi.Pemerintah, lanjutnya, akan memberikan waktu hingga 3 bulan untuk membahas lebih lanjut poin-poin tersebut dengan pihak-pihak terkait.

“Kita harapkan nanti aturan itu dapat dipenuhi dan dilaksanakan semua pihak,” tegasnya.

Dalam waktu 3 bulan masa transisi penerapan aturan tersebut, Menhub memastikan tidak akan ada penindakan hukum terhadap pelanggaran dari aturan ini baik oleh pihak Kepolisian maupun Dinas Perhubungan. Namun, setelah 3 bulan masa transisi, Menhub menjelaskan akan ada sanksi khususnya bagi pengemudi angkutan online maupun provider yang tidak memenuhi aturan. Seperti pembekuan atau suspend ID pengemudi atau pemblokiran aplikasi.

“Kalau nanti melanggar bisa ditangguhkan, kita lagi minta suatu cara tertentu untuk menangguhkan anggota-anggota apabila mereka tidak memenuhi syarat-syarat tersebut,” ujar Menhub.

Adapun 11 Poin aturan taksi online memang menjadi inti dari revisi Permenhub PM 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Berikut penjelasan 11 poin revisi PM 32 Tahun 2016 :

  1. Jenis Angkutan Sewa

Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

  1. Kapasitas silinder mesin kendaraan

Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

  1. Batas Tarif Angkutan Sewa Khusus

Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

  1. Kuota jumlah angkutan sewa khusus

Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

  1. Kewajiban STNK Berbadan Hukum

Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yg msh atas nama perorangan msh tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

  1. Pengujian Berkala (KIR)

Tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di embose; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 Bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu di uji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

  1. Pool

Persyaratan iain penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki ‘pool’ disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

  1. Bengkel

Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.

  1. Pajak

Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.

  1. Akses Dashboard

Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan Pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum; Untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

  1. Sanksi

Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan. (*)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita