Senin, 18 Januari 2021

Keluarkan IUPK, Pemerintah Izinkan Freeport Ekspor Lagi

Keluarkan IUPK, Pemerintah Izinkan Freeport Ekspor Lagi

Divestasi saham Freeport mundur lagi dari rencana awal akhir 2018 menjadi kuartal 1 2019. (*)

Jakarta, Swamedium.com – PT Freeport Indonesia telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bersifat sementara, yang berlaku hingga Oktober 2017. Setelah mengantongi IUPK, Freeport selama 8 bulan ini dapat mengekspor konsentrat dengan membayar bea keluar.

Banner Iklan Swamedium

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan pemerintah dan Freeport telah melakukan perundingan intensif sejak Februari lalu setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menyatakan keberatan atas perubahan status kontrak tambangnya.

Teguh menjelaskan ada dua hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya penyelesaian kisruh status kontrak Freeport, yakni penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang.

Penyelesaian jangka pendek, lanjut dia, dilatarbelakangi upaya memberikan landasan hukum dan kepastian usaha bagi Freeport sekaligus memberikan kejelasan bagi pemerintah atas hubungan kontraktual pasca Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Pada pembahasan jangka pendek, minggu lalu, kami sepakat dengan Freeport bahwa akan ditetapkan IUPK yang bersifat sementara karena punya tenggat waktu 8 bulan,” katanya di Jakarta (4/4).

Dengan diberlakukannya IUPK yang bersifat sementara selama 8 bulan, maka Freeport dapat melaksanakan ekspor konsentrat dengan membayar bea keluar selama periode 8 bulan tersebut.Adapun kuota ekspor konsentrat Freeport sebesar 1,1 juta ton.

Meski pemerintah sudah mengeluarkan IUPK, Kontrak Karya milik Freeport tidak otomatis gugur.
“Berbarengan dengan dikeluarkannya IUPK itu, kami juga masih hormati ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Karya (KK),” kata Teguh.

Setelah perundingan jangka pendek, kata Teguh, mereka akan melakukan pembahasan jangka panjang. Adapun sejumlah poin yang akan dibahas antara lain ketentuan terkait stabilitas investasi, keberlangsungan operasi Freeport, divestasi serta pembangunan smelter (fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral).

Menurut Teguh, jika setelah perundingan jangka panjang tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan Freeport, maka Freeport akan kembali pada status KK yang berakhir 2021.

“Kalau dia tidak terima hasil perundingan, atau katakanlah perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka dia (Freeport) bisa kembali ke KK, tapi tidak boleh ekspor,” tegasnya.

Tetap Kondusif

Adanya polemik Freeport tersebut dikhawatirkan menganggu stabilitas keamanan di area pertambanganya.

Namun, Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP Victor Dean Mackbon menegaskan situasi keamanan di area pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura hingga kini kondusif.

“Sampai sekarang Tembagapura dan sekitarnya masih kondusif. Karyawan PT Freeport dan masyarakat semakin dewasa dan paham dengan situasi yang sekarang dihadapi oleh perusahaan,” kata Victor di Timika, Papua, sebagaimana dikutip Antara.co.id, Senin.

Polres Mimika berharap semua pihak tidak termakan dengan isu-isu menyesatkan terkait permasalahan yang sekarang dihadapi PT Freeport.

“Kalau ada permasalahan, manfaatkan ruang-ruang komunikasi yang sudah dibangun, apakah itu dengan manajemen perusahaan, dengan pemerintah daerah ataukah dengan pihak Kepolisian maupun rekan-rekan dari TNI,” kata Victor. (*)

Banner Iklan Swamedium

 

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita