Jumat, 02 Oktober 2020

MK Tolak 32 Permohonan Sengketa Pilkada, Termasuk Pilgub Banten dan Aceh

MK Tolak 32 Permohonan Sengketa Pilkada, Termasuk Pilgub Banten dan Aceh

Foto: Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 32 permohonan sengketa Pilkada di seluruh Indonesia dari 34 permohonan yang diputuskan, Senin (3/4). Dua permohonan yang ditolak adalah sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Aceh.

Tiga sengketa Pilkada di Papua, dinyatakan keputusan KPU setempat tidak berlaku, harus dilakukan pemungutan ulang dan penghitungan ulang.

Seperti dimuat di laman mahkamahkonstitusi.or.id, disebutkan, penolakan sengketa karena tidak memenuhi persyaratan formil. Ada yang menyangkut soal mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, dan ada juga mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Adapun syarat formil untuk kedudukan hukum pemohon adalah; Pasal 157 UU Pilkada mengenai tenggat waktu pendaftaran perkara, Pasal 158 UU Pilkada mengenai ambang batas selisih suara.

“Yang berhak mengajukan permohonan sengketa Pilkada di MK adalah Pasangan Calon Kepala Daerah, atau Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditas,” kata Fajar Laksono, Juru Bicara MK.

Dari data yang dilansir MK, 32 permohonan yang ditolak itu salah satunya adalah sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Sementara putusan sela itu, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak, Provinsi Papua diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di semua TPS dalam 6 distrik.

Sementara untuk Pilbup di Intan Jaya dan Tolikara, Papua, MK memerintahkan dilakukan penghitungan ulang di semua TPS. (d)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.