Selasa, 29 September 2020

Pembangunan Infrastruktur Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Pembangunan Infrastruktur Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Jakarta, Swamedium.com – Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia mayoritas terkendala oleh masalah pembebasan tanah. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan ke Menko. Perekonomian, 44%  adalah  masalah pegadaan tanah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan masalah pengadaan lahan masih menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Masalah pengadaan tanah mendominasi penyebab tersendatnya pembangunan infrastruktur seperti jalan maupun sarana transportasi lainnya.

“Pembebasan lahan itu mencapai 44 persen dari masalah yang dilaporkan, persiapan pembangunan yang kurang memadai 25 persen, keterbatasan pendanaan 17 persen dan perizinan 12 persen,” katanya dalam acara peluncuran Skema Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Selasa.

Selain itu, mekanisme pengadaan tanah di kementerian lembaga harus dicairkan dan diserap pada tahun yang bersangkutan. Karena hal tersebut, sering kali menimbulkan ketidakcocokan antara anggaran dengan realisasi.

Untuk itu, Darmin mengapresiasi pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang secara khusus bertugas untuk mengatasi masalah pengadaan tanah bagi infrastruktur di Indonesia.

Menurut dia, pembentukan LMAN ini menjawab persoalan pengadaan lahan yang selama ini tidak bisa menggunakan dana tahun jamak dan sering dikeluhkan para pemangku kepentingan karena pembebasan tanah itu memakan waktu lama.

“Pemerintah telah menetapkan kebijakan frontal dengan memindahkan alokasi belanja modal pembebasan tanah diganti dengan belanja tanah yang dilakukan terpusat oleh Menteri Keuangan,” kata Darmin. Melalui pengadaan tanah yang memadai,  diharapkanya pembangunan Proyek Strategis Nasional bisa selesai sesuai target dan masalah pembebasan tanah bisa teratasi.

LMAN merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaan Kementerian Keuangan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lembaga ini dibentuk untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus menggali potensi return on assets dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Barang Milik Negara.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.