Senin, 14 September 2020

Bawaslu DKI Dalami Motif Pembagian Sembako Oleh Djarot

Bawaslu DKI Dalami Motif Pembagian Sembako Oleh Djarot

Foto: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKi Jakarta Mimah Susanti. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti memastikan, pihaknya akan mendalami motif terkait aksi bagi-bagi sembako yang diduga dilakukan oleh Cawagub DKI nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat, pada Sabtu (1/4) malam.

Dia mengatakan, pihaknya masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut apa sebenarnya motif dari pembagian sembako tersebut.

“Kami belum bisa menyimpulkan apa-apa, perlu ada penelusuran lebih lanjut. Makanya akan kroscek dulu peristiwa seperti apa? Apa motif dari pembagian sembako itu? Nanti saya kroscek dulu ke Panwas setempat,” ujar Mimah di Jakarta, Selasa (4/4) seperti dilansir teropongsenayan.

Mimah menjelaskan, menyangkut bahan-bahan kampanye yang boleh dibagikan kepada warga, secara khusus sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pilkada‎

“Bahan kampanye yang boleh dibagikan semuanya sudah diatur. Jika ada pembagian di luar yang tidak diatur dalam PKPU, harus di kroscek lebih lanjut,” kata Mimah.

Kroscek dilakukan, lanjut Mimah, untuk menemukan ada tidaknya dugaan pelanggaran dalam kegiatan tersebut.

“Pokoknya enggak boleh dibagikan kalau enggak ada di PKPU. Yang pasti, sembako itu bukan termasuk bahan kampanye yang ada di PKPU,” jelas Mimah.

Perlu diketahui, sebagaimana ketentuan dan Undang-Undang Pemilu, jika Paslon terbukti melakukan pembagian materi lain di luar ketentuan termasuk pembagian uang, sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.‎

Hal itu sudah diatur dalam Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal tersebut menyatakan, “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

Sementara sanksi pembatalan sebagai Cagub-Cawagub diatur dalam Pasal 70 Ayat 2 UU Pilkada.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.