Rabu, 30 September 2020

Gugatan Rano Karno-Embay Ditolak MK, Begini Tanggapan Kuasa Hukum

Gugatan Rano Karno-Embay Ditolak MK, Begini Tanggapan Kuasa Hukum

Foto: Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan Sirra Prayuna. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilkada dari Paslon petahana Banten Rano Karno-Embay Mulya Syarif. MK mempertimbangkan syarat selisih ambang batas suara sesuai ketentuan pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Putusan MK pada Selasa (4/4) kemarin tidak berubah dari pasal 158 mengenai selisih ambang batas perolehan suara antara paslon nomor urut satu, Wahidin-Andika dengan paslon nomor urut dua, Rano-Embay.

Kuasa Hukum paslon Rano-Embay, Sirra Prayuna mengatakan berdasarkan norma putusan MK, kliennya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemohon.

“Selisih perolehan suaranya kan satu koma sembilan persen. Saya kira pertimbangan itu sangat normatif. Kami akan mengkaji dulu hasil putusan ini,” ujar Sirra usai pembacaan putusan di Gedung MK, seperti dilansir republika, Selasa (4/4).

Sirra yang juga sebagai sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan mengaku, pihaknya akan menyampaikan hasil putusan kepada pemohon. Saat disinggung tentang kemungkinan langkah selanjutnya, Sirra menyatakan akan melakukan kajian mendalam bersama dengan pemohon.

“Sebenarnya kami berharap MK sebagai salah satu penjaga konstitusi bisa mempertimbangkan beberapa hal khususnya terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu dan bisa menerabas pasal 158. Namun, faktanya putusan hari ini tidak bergeser secara normatif dari pasal tersebut,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.