Selasa, 29 September 2020

Ulama Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Tanah Wakaf

Ulama Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Tanah Wakaf

Jakarta, Swamedium.com – Para ulama meminta pemerintah membebaskan tanah-tanah wakaf dari kewajiban membayar pajak. Alasannya, beban pajak yang selama ini dikenakan pada tanah wakaf dinilai memberatkan penerima dan pengelola wakaf.

Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, KH Syukron Makmum menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan antara para ulama dari berbagai daerah dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (4/4). Dalam pertemuan tersebut, para ulama dan Presiden membahas berbagai topik kebangsaan, antara lain adalah tentang ketimpangan sosial dan pajak atas tanah wakaf.

“Ulama telah menyampaikan adanya kekayaan yang timpang ini dan bagaimana supaya terjadi keadilan sosial yang merata kepada seluruh daerah di Indonesia. Agar kekayaan negara dinikmati oleh seluruh rakyat di Indonesia. Bukan oleh segelintir bangsa Indonesia,” kata dia.

Selain membahas masalah ketimpangan sosial, para ulama dalam pertemuan itu juga berharap agar tanah wakaf tidak lagi dikenai pajak. Pasalnya, hal ini dianggap cukup membebankan bagi penerima dan pengelola tanah wakaf.

“Dan termasuk wakaf, Insya Allah tanah wakaf (bebas pajak). Mudah-mudahan setelah ini bebas pajak. Karena namanya tanah wakaf , supaya tidak kena pajak. Karena saya sendiri ditarik pajak. Sudah tanah wakaf, ditarik pajak,” ungkapnya seperti dikutip okezone.com.

Tanah wakaf adalah hak atas tanah yang semula merupakan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atau tanah girik, yang kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan atau badan sosial lainnya untuk dikelola.

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.