Rabu, 15 September 2021

Ketua KPU DKI Bingung Kena Sanksi dari DKPP Untuk Kasus yang Mana

Ketua KPU DKI Bingung Kena Sanksi dari DKPP Untuk Kasus yang Mana

Foto: Ketua KPU DKI Sumarno. (Dipo/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Pada hari Jumat (7/4) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) menggelar sidang putusan pelanggaran kode etik untuk KPUD DKI Jakarta yang dilaporkan oleh peserta pilkada DKI Jakarta.

Banner Iklan Swamedium

Ketua KPUD DKI Sumarno mengaku menerima sanksi peringatan yang diberikan oleh DKPP kepada dirinya.

“Saya menerima sanksi tersebut. Hanya saya belum tahu untuk hal yang mana saya diperingatkan oleh DKPP, entah yang saya dilaporkan mengenai bertemu salah satu paslon atau saat saya rapat penetapan paslon di Hotel Borobudur, atau yang saya hadir di acara paslon nomor dua,” ujarnya saat ditanya awak media.

Namun, dirinya mengakui sudah bisa menerima sanksi tersebut.

“Intinya saya menerima (sanksi peringatan). Dan terkait profil WA saya juga mengakui bahwa sebagai penyelenggara pemilu, ‘sense of political’ saya mesti lebih ditingkatkan, seperti kata Prof Jimly tadi,” terangnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan kepada Ketua KPU DKI terkait profesionalitas dan kurangnya komunikasi dengan paslon.

“Pelanggaran kode etik yang dilakukan Sumarno terkait dengan pelaksanaan rapat pleno penetapan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Acara tersebut molor, kurang komunikasi dan mengakibatkan paslon nomor dua walk out,” terang dia.

DKPP menilai, molornya kegiatan tersebut berpotensi pada kurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Sumarno dinyatakan melanggar kode etik.

Sumarno dinilai, lanjut Nur Hidayat Sardini, melanggar Pasal 10 huruf b dan Pasal 15 huruf a Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Penjelasan dari anggota DKPP ini sekaligus mengoreksi pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sanksi peringatan kepada Sumarno disebabkan menerima honorarium saat menjadi pembicara di acara yang diadakan paslon nomor dua. (Dip/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita