Minggu, 20 September 2020

Klarifikasi Ditjen Pajak Soal Jual Beli Properti

Klarifikasi Ditjen Pajak Soal Jual Beli Properti

Jakarta, Swamedium.com – Direktorat Jenderal Pajak mengklarifikasi beredarnya informasi melalui layanan pesan singkat yang menyatakan bahwa jual beli properti seperti rumah, toko, atau tanah harus melalui validasi pajak, baik itu yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, (SPT) maupun Surat Penyertaan Harta dalam program Amnesti Pajak.

“Kalau mau jual beli rumah, tanah, ruko, dan sebagainya haruslah aset tersebut tercatat dalam SPT pemilik atau telah dilaporkan dalam Tak Amnesty,” tulis pesan berantai itu. Artimya, tulis pesan itu, kalau aset itu tidak tercantum dalam SPT atau tax amnesty maka pajak PPh dan BPHTB tidak bisa divalidasi berarti transaksi jual beli tidak bisa dilakukan atau batal.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama melalui keterangan tertulisnya memjelaskan, Orang Pribadi, atau Badan yang mendapatkan penghasilan dari penjualan properti memiliki kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan terutang.

“Ini sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 34 Tahun 2016,” jelas Hestu, di Jakarta, Jumat 7 April 2017.

Pejabat yang berwenang, seperti pejabat pembuat akta tanah, atau pejabat lelang, hanya dapat menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak, apabila kewajiban pembayaran pajak penghasilan telah dilunasi dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Sampai saat ini, belum ada persyaratan atau ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan tersebut harus dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan, atau telah diungkapkan dalam program amnesti pajak, yang baru saja berakhir pada akhir Maret 2017.

“Dengan demikian, informasi yang beredar melalui instant messenger dimaksud di atas adalah tidak benar,” katanya.(vivanews.com)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.