Kamis, 23 September 2021

BPJS Siap Fasilitasi Pembiayaan KPR Subsidi

BPJS Siap Fasilitasi Pembiayaan KPR Subsidi

Jakarta, Swamedium.coom – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) meluncurkan manfaat layanan tambahan berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja guna membantu pekerja membeli rumah pertama. Pekerja yang bisa memakai fasilitas ini adalah yang berpenghasilan maksimumnya Rp4 juta.

Banner Iklan Swamedium

Kepala Divisi Komunikasi BPJS-TK, Irvanysah Utoh Banja, mengatakan bahwa program BPJS-TK telah meluncurkan manfaat layanan tambahan yang diberi nama Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja.

“Ini adalah layanan tambahan yang merupakan pengembangan manfaat dari program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat membantu meringankan upaya peserta BPJS-TK dalam membeli rumah pertama yang layak dan terjangkau dan ini sudah aktif dan bisa dimanfaatkan,” kata Utoh seperti dikutip Rumah.com.

Seperti program rumah subsidi Pemerintah untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja dari BPJS-TK ini juga bisa dimanfaatkan untuk golongan MBR, yaitu pekerja dengan pemasukan maksimal Rp4 Juta.

Untuk MBR, syaratnya sama dengan program rumah MBR milik Pemerintah, yaitu penghasilan di bawah Rp4 Juta serta rumah subsidi yang harganya sudah ditetapkan Pemerintah berdasarkan zonasi. Yang membedakan antara program Pemerintah dengan program BPJS adalah sumber dananya.

“Jika program Pemerintah dananya dari negara, dana BPJS berasal dari pengembangan manfaat JHT. Kami bekerja sama dengan bank dan menempatkan dana JHT tadi ke perbankan lalu disalurkan ke peserta lewat kredit.” jelas Utoh.

Lewat program perumahan BPJS-TK ini, golongan MBR tidak hanya mendapatkan pinjaman pendanaan, tetapi juga bantuan uang muka. Dengan demikian, golongan MBR yang memanfaatkan program BPJS bisa mendapatkan pinjaman pendanaan hingga sebesar 99% dari harga rumah.

“Pada program rumah subsidi Pemerintah, golongan MBR bisa juga mendapatkan bantuan uang muka sehingga cukup
membayar uang muka 1%, tetapi ada syaratnya. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, uang mukanya 5%. Pada program BPJS ini, jika peserta tidak memenuhi syarat 1%, maka kami mensubsidi yang 4% sehingga tetap membayar 1%,” katanya.

Untuk zona Jabodetabek, misalnya, harga rumah MBR ditetapkan maksimal Rp141 Juta. Melalui program BPJS, kalangan MBR cukup menyediakan uang muka sekitar 1,4 Juta saja.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus menjelaskan, program bagi masyarakat menengah ke bawah ini harus tepat sasaran. Rumah yang dibeli tidak boleh dibiarkan kosong alias harus ditempati.

“Syarat utamanya mereka belum punya rumah, penghasilan gaji pokok maksimal Rp4 juta. Rumah itu harus ditempati, tidak boleh dibiarkan kosong,” ujarnya belum lama ini.

Dia mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi terhadap PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung program ini. Bank BTN dinilainya konsisten dalam memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengharapkan, pada 2017, pertumbuhan kredit baik subsidi maupun non subsidi BTN bisa naik sebesar 20% dibandingkan tahun 2016. Hal ini salah satunya didorong dengan implementasi digital banking dan optimalisasi situs BTN properti.

Tahun lalu, Maryono mengklaim target realisasi program ‘Sejuta Rumah’ sudah tercapai. Dari target sebesar 570.000 unit, terealisasi sebesar 595.540 unit. Maryono mengatakan, anggaran program sejuta rumah tahun ini berasal dari tiga sumber dana. Pertama, dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) sebesar Ro 9,5 triliun.
Kedua, dari subsidi bunga sebesar Rp 19 triliun. Lalu, ketiga berasal dari dana bantuan uang muka.(*)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita