Selasa, 29 September 2020

Represif of State

Represif of State

Oleh Dr. Kapitra Ampera SH.,MH*

Jakarta, Swamedium.com — Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan hukum sebagai pengatur dan pelindung masyarakatnya. Indonesia memiliki usia yang cukup dewasa bagi sebuah Negara, untuk mengelola pemerintahannya agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pengelolaan pemerintahan, Negara menetapkan aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan untuk mengatur masyarakat. Kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah/penguasa dapat diartikan sebagai tindakan negara. Adapun kekuasaan negara dibatasi oleh Konstitusi sebagai ketentuan dasar negara yang mengatur kewajiban pokok negara kepada rakyat.

Kondisi Indonesia saat ini dipandang melenceng dari amanat konstitusi. Kekuasaan yang dimiliki Negara untuk mengatur rakyatnya dijadikan alat bagi negara untuk melakukan kejahatan hukum, dengan mengabaikan konstitusi. Hal ini seperti konsep kekuasaan yang disampaikan Thomas Hobbes, yaitu “Penguasa memiliki kekuasaan untuk menilai salah dan benar, memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum, melepaskan keterikatan diri dari hukum yang merugikannya. Bahkan, penguasa dapat membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan dirinya.”

Bahwa, ketika penguasa/negara membuat kebijakan yang mengabaikan dan/atau bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang sehingga terampasnya hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia (basic human right), maka inilah yang dimaksud sebagai Kejahatan Negara. Salah satu contoh nyata dari kejahatan negara yang terjadi saat ini adalah Tuduhan Kejahatan Makar terhadap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) K.H. Muhammad Al-Khaththath.

Al-Khaththath ditangkap dan kemudian ditahan Polda Metro Jaya dengan tuduhan makar, sebelum dilaksanakannya aksi damai 313 pada tanggal 31 Maret 2017 yang lalu. Penangkapan ini merupakan bentuk penggunaan kekuasaan yang tidak berkeadilan, dengan tuduhan yang tidak berdasar, dan menggunakan momentum ini untuk membungkam aktivitas masyarakat dalam menyampaikan pendapat yang merupakan hak masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.