Kamis, 04 Juni 2020

Kasihan, Jaksa dan Hakim Terjerat Kepentingan Politik

Kasihan, Jaksa dan Hakim Terjerat Kepentingan Politik

Foto: Majelis hakim yang menyidangkan kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur non-aktif Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan menunda pembacaan tuntutan (requisitoir) hari Kamis 20 April 2017. (ist)

Oleh: Miko Kamal, SH, LL.M, PhD*

Jakarta, Swamedium.com– Majelis hakim yang menyidangkan kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur non-aktif Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan menunda pembacaan tuntutan (requisitoir) hari Kamis 20 April 2017. Berikut analisa hukum saya:

  1. Penundaan sidang di dalam persidangan resmi merupakan praktek yang lazim terjadi dalam dunia peradilan kita. Para pihak, dengan alasan yang masuk akal berhak meminta Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan agenda yang sudah disepakati sebelumnya dan Mejelis Hakim berwenang mengabulkannya. Namun, biasanya, waktu tunda persidangan disesuaikan dengan rutinitas waktu persidangan. Misalnya, persidangan yang rutin dilaksanakan sekali dalam seminggu, maka penundaan sidangnya juga seminggu.
  2. Dengan ditundanya sidang pembacaan tuntutan menjadi tanggal 20 April 2017 berarti Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum selama 2 minggu + 2 hari. Dari sisi profesionalitas, Jaksa Penuntut Umum sangat tidak profesional meminta penundaan dengan alasan tuntutan belum selesai diketik. Bayangkan hanya untuk mengetik dan membacakan requisitoir waktu yang dibutuhkan Penuntut Umum yang terdiri dari beberapa orang (tim) itu lebih dari 2 minggu.
  3. Dengan menunda sidang sampai tanggal 20 April 2017 berarti Majelis Hakim mengakomodir saran Kapolda Jakarta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunda sidang setelah pemungutan suara Pilkada putaran kedua dilaksanakan. Sebagaimana diketahui, Pilkada putaran kedua dilaksanakan tanggal 19 April 2017.
  4. Dalam drama penundaan sidang hari ini terjadi keanehan sikap tim Penasehat Hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Penasehat hukum yang dirugikan dengan penundaan itu (karena waktu mempersiapkan nota pembelaan menjadi terpangkas), justeru mendukung usulan Jaksa Penuntut Umum menuda sidang sampai selesainya Pilkada.
  5. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang menerima permohonan Jaksa Penuntut untuk menunda persidangan juga bersikap aneh dalam persidangan tersebut. Pada awalnya, Ketua Majelis Hakim dengan tegas memberikan waktu 1 minggu (tanggal 18 April 2017 atau 1 hari sebelum Pilkada) kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyiapkan dan membacakan tuntutan, akhirnya menyetujui penundaan sidang tanggal 20 April 2017 (1 hari setelah Pilkada).

Mencermati jalannya persidangan tanggal 11 April 2017, saya berpendapat:

  1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah masuk dalam jeratan kepentingan politik pihak-pihak tertentu.
  2. Fakta persidangan hari ini (11/4/17) membuktikan bahwa upaya bangsa ini menegakkan hukum terpaksa tunduk kepada kepentingan politik pihak-pihak tertentu.
  3. Semua aparatur penegak hukum yang terlibat dalam menangani perkara penistaan agama ini semestinya mempertontonkan aksi-aksi penegakan hukum yang baik kepada masyarakat agar masyarakat memiliki persepsi yang terhadap hukum dan penegakan hukum di negara kita.
  4. Sudah seharusnya Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan organisasi advokat, sesuai dengan kewenangannya masing-masing memanggil semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara ini untuk dilakukan klarifikasi dan investigasi atas fakta keanehan-keanehan tersebut dan kalau terbukti bersalah dijatuhi sanksi yang relevan.

*Penulis adalah Legal Governance specialist, dosen Univ. Bung Hatta, Deklarator Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.