Senin, 25 Januari 2021

Dorong Bisnis Apartemen, Kadin Minta PPnBM Dihapus

Dorong Bisnis Apartemen, Kadin Minta PPnBM Dihapus

Jakarta, Swamedium.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menghapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 khusus. Permintaan tersebut untuk mendorong penjualan apartemen.

Banner Iklan Swamedium

Plt Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Properti Eddy Hussy menyatakan, usulan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Properti 2017 itu ditujukan agar pembangunan hunian vertikal bisa maksimal.

“Karena selama ini keduanya memberikan batasan harga threshold atau ambang batas apartemen yang membuat orang nggak mau beli apartemen,” kata Eddy, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (11/4).

Selama ini, PPnBM dikenakan untuk apartemen dengan harga Rp 10 miliar, sedangkan PPh22 dikenakan untuk apartemen dengan harga mulai dari Rp 5 miliar. Eddy melihat hal itu justru mengurangi pendapatan pajak negara yang diperoleh dari properti jenis hunian vertikal karena otomatis penjualannya juga menurun.

Padahal, Eddy ingin orang-orang kaya Indonesia bisa membelanjakan uangnya untuk membeli apartemen, dan juga rumah tapak.Dia juga berharap Dana Investasi Real Estat (DIRE) bisa segera dijalankan lantaran dianggap mampu menjadi alternatif pendanaan bagi pengembang.

Namun, sampai saat ini penerbitan DIRE masih terkendala tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang masih cukup tinggi di daerah, yaitu kisaran angka 5 persen.Padahal pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi untuk menurunkan tarif BPHTB hingga maksimal satu persen saja.

“Pemerintah daerah (Pemda) kami harap ada yg mau menurunkan itu supaya DIRE Indonesia bisa kompetitif,” tuntas Eddy.

Pajak Progresif
Sementara itu, kendati baru wacana, pajak progresif atas tanah dan apartemen kosong yang dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil nyatanya berdampak cukup besar bagi industri properti nasional.

Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk Theresia Rustandi mengatakan salah dampak besar adalah rontoknya saham emiten properti ketika kabar tersebut tersebar di media.

“Memang ketika berita wacana pajak progresif tanah itu keluar, saham properti hancur, rontok, dan kami dapat telepon bertubi-tubi dari investor,” ucap dia.

Namun, saham perusahaan properti mulai stabil dan berubah hijau ketika Sofyan Djalil memberikan pernyataan kebijakan pajak progresif tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Theresia berharap pemerintah lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan pernyataan terutama yang berkaitan dengan industri properti nasional yang saat ini tengah melemah akibat perlambatan ekonomi.

“Saya pikir industri semua lagi susah apalagi properti. Jadi sebaiknya peraturan yang ingin dikeluarkan pemerintah adalah yang mendorong industri properti bisa berkembang secara positif,” ujar dia. (Kompas.com)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita