Jumat, 25 September 2020

Komisi III DPR: Terkait Sidang Ahok, Ajukan Anggaran Buat Beli Mesin Ketik Jaksa

Komisi III DPR: Terkait Sidang Ahok, Ajukan Anggaran Buat Beli Mesin Ketik Jaksa

Foto: Rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung. (Jamal/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Rapat kerja (Raker) Kejaksaan Agung dengan komisi III DPR RI, Anggota Komisi III dari fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyindir pihak kejaksaan terkait persoalan penundaan persidangan si penista agama dengan terdakwa Ahok.

“Saya agak kaget, apa begitu tipologi JPU di Republik Indonesia? Cuma gara-gara mesin ketik. Kalau kurang tenaga, Pak Benny (Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman) bisa bantu soal anggaran. Masak buat ngetik saja tidak ada,” kata Aboe Bakar dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung M Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Aboe bakar mempertanyakan, pelaksanaan penundaan sidang kasus tersebut, yakni sehari setelah pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI, persisnya Kamis (20/4) pekan depan.

“Kalau soal perubahan tanggal, mau itu tanggal 20, hari baik kali lah ya, pas hari pernikahan anak saya, hahaha. Doanya saja ya. Hahaha. Jadi apakah itu hari baik, tanggal 20?” tanya Aboe Bakar sembari menyindir Jaksa Agung.

Baca Juga: Jaksa Agung Curhat Soal Terbatasnya Anggaran ke Komisi III DPR

Menurutnya, apapun hasil sidang kasus penistaan agama tidak akan mengganggu pelaksanaan pilkada DKI putaran kedua.

“Sebentar lagi kita ada gubernur baru, dassshhh, apakah itu Ahok atau Anies buat kami tidak masalah, tidak ada urusan,” kata Aboe Bakar.

Ia menilai, ini memperburuk citra lembaga hukum di negeri ini, masa alasan penundaan sidang hanya beralasan ‘belum diketik’ irasional sekali alasannya dan jadi ironi hasilnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo pun menjawab pertanyaan tersebut, ia mengatakan, bahwa persoalan penundaan persidangan ahok bukan karena adanya intimidasi maupun tekanan politik manapun.

“Kalaupun ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkannya, rasanya tidak ada tekanan, intimidasi, masalah politis, atau apa pun, selain semata karena masalah teknis dan yuridis,” kilah Jaksa Agung HM Prasetyo. (JM)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.