Rabu, 12 Mei 2021

Liberalisasi Ekonomi Bukan Pilihan Tepat Bangsa ini

Liberalisasi Ekonomi Bukan Pilihan Tepat Bangsa ini

Jakarta, Swamedium.com – Kisruh dengan investor asing yang saat ini kerap mengemuka adalah buah dari kegemaran bangsa ini mengundang pemodal asing. Kita tidak menutup mata bahwa membuka pintu seluas-luasnya untuk investor asing telah menjadi agenda utama dari Pemerintahan Jokowi dan juga rezim sebelumnya.

Banner Iklan Swamedium

Masuknya modal asing sebesar-besarnya dalam bentuk investasi langsung (foreign direct investment/FDI) dianggap sebagai dewa penolong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Indikasi ini makin terasa seiring dengan tren investasi yang semakin meninggi. Di berbagai daerah masing-masing kepala daerah berlomba-lomba agar daerahnya menjadi sasaran investor. Masuknya modal asing itu diyakini sebagai obat mujarab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Faktanya, keberadaan investor asing tidak selalu manis dirasa. Kini, beragam masalah mulai muncul akibat keberadaan penanaman modal asing (PMA) itu, seperti kasus Freeport, Blok Cepu, industri semen, tenaga kerja Tiongkok, Lion Air, kerusakan lingkungan dan lainnya. Kemudian, masalah keadilan ekonomi dan semakin melebarnya kesenjangan ekonomi.

Berbagai survei pemeringkatan Orang Terkaya di Indonesia mengungkapkan bahwa harta 4 orang terkaya di Indonesia itu, nilainya sama dengan harta lebih dari 100 juta rakyat Indonesia. “Yang kaya semakin kaya. Yang miskin semakin miskin,” begitu realitanya.

Idealnya, masuknya modal asing itu membuat rakyat makin sejahtera dan pemerataan ekonomi. Kalau tidak, mengapa ini dipertahankan? Beragam pertanyaan mulai mengusik benak rakyat. Indonesia itu negara kaya raya. Berbagai sumber daya alam punya, komplit. Di negeri ini, apapun yang ditanam pasti tumbuh. Bila dibandingkan, Arab Saudi yang negerinya tandus dan hanya punya minyak saja bisa kaya raya, kenapa rakyat disini tetap miskin?

Berbagai analisapun muncul untuk tujuan instropeksi dan mengoreksi manajemen yang dilakukan bangsa ini. Salah satunya disampaikan oleh Dwi Gema Kumara, Bendara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Depok dalam tulisannya di Kompas.com (10/4) yang berjudul ‘Liberalisasi Ekonomi Menggerus Kedaulatan dan Memperlebar Ketimpangan’ sebagaimana kutipan dibawah ini.

Menurut Dwi, di era globaliasasi ini terjadilah euforia liberalisasi ekonomi, seperti stabilisasi makroekonomi yang ditempuh lewat keseimbangan fiskal, namun lebih menekan anggaran kepentingan publik dan memotong subsidi dibanding peningkatan pendapatan pajak.

Selain itu integrasi ke dalam sistem moneter dan perdagangan dunia, yaitu membuang hambatan tarif maupun non-tarif dan membuka lebar-lebar pintu investasi asing serta privatisasi dalam arti penarikan diri pemerintah dari sektor-sektor produksi dan jasa yang menyangkut hajat hidup masyarakat, maupun penerapan hukum privat negara-negara kapitalis.

Dilema Kebijakan Migas
Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi misalnya, dinilai oleh banyak kalangan sebagai Undang-undang dengan semangat dan jiwa yang merupakan pembaharuan produk UU kolonial yaitu Indische Mijn Wet 1899, yang jelas-jelas mengutamakan pihak asing atau penanaman modal asing.

Padahal pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, produk hukum peninggalan kolonial itu telah dihapuskan dan diganti dengan UU Nomor 44 Prp. tahun 1960 dan UU Nomor 15 tahun 1962. Kemudian, pada pemerintahan Presiden Soeharto, diubah lagi menjadi UU Nomor 8 tahun 1971. Perubahan-perubahan itu seharusnya didedikasikan sepenuhnya untuk maksud dan tujuan yang lebih menjamin kepentingan nasional.

Memang tidak dapat disangkal eksplorasi bukan pekerjaan mudah dan murah. Upaya ini butuh teknologi tinggi dan biaya mahal. Kehadiran investor menjadi kebutuhan tak terelakkan dari situasi ini. Namun Undang-undang pada tahun 2001 pasal 12 ayat (3), dianggap sedikit berpihak ke asing.
Selain itu UU Migas pada tahun 2001 awalnya bertentangan dengan UUD 1945. Namun, demi kepentingan asing, UUD 1945 akhirnya diamandemen.

Dalam pasal 33 UUD 1945 Asli terutama pasal 33 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal-pasal yang terdapat pada pasal 33 UUD 1945 Asli, yang terdiri dari tiga ayat tersebut kemudian diamandemen menjadi lima ayat. Kita dapat lihat perbedaan substansi yang sangat jelas pada ayat (4), pasal 33 UUD 2002 (UUD Amandemen) bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dengan kata “efisiensi berkeadilan”, artinya semua hal boleh dilakukan atas nama efisiensi, sehingga mungkin keadilan menjadi nomor sekian. Jelas ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Asli yang mengedepankan keadilaan sosial, bukan efisiensi.

Jadi sampai kapanpun liberalisasi sektor migas dan ekonomi lainnya akan tetap terjadi jika mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen (UUD 2002). Maka jalan keluar satu-satunya untuk mengembalikan keadilan dan fokus pada kesejahteraan rakyat adalah mengembalikan UUD 1945 yang asli.

Kembali Ke Jati Diri Bangsa

Nyatalah bahwa aturan UUD pasca amandemen tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang ingin menciptakan terlaksananya dasar-dasar peri-kemanusiaan dan keadilan sosial. Seperti yang Bung Hatta katakan bahwa Demokrasi Politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.

UUD 1945 di samping mengatur demokrasi politik juga mengatur demokrasi ekonomi. Manusia Indonesia tidak hanya mempunyai aspirasi politik yang ingin diwujudkan dalam sistem pemerintahan. Ia juga ingin aspirasi ekonominya atau aspirasi kesejahteraannya terjamin dalam sistem pemerintahan yang dijalankan.

Ia ingin agar seluruh bangsa dan masyarakat mencapai hidup yang sejahtera dan berkeadilan. Wujud demokrasi ekonomi setidaknya bahwa mayoritas bangsa atau 90 persen jumlah penduduk atau lebih adalah golongan menengah.

Golongan menengah itu menguasai 75-80 persen kekayaan nasional. Ada rakyat yang menjadi kaya karena kecakapan dan kecerdasan berusaha melebihi yang lain. Akan tetapi golongan kaya ini tidak akan lebih dari 5 persen jumlah penduduk dan hanya menguasai 15-20 persen kekayaan nasional.

Demikian pula pasti ada saja rakyat yang tergolong miskin, tetapi itu tidak lebih dari 5 persen jumlah penduduk dengan sekitar 5 persen kekayaan nasional.

Tidak seperti saat ini, dengan 1 persen penduduk menguasai 50 persen kekayaan nasional. Dampaknya, ketimpangan kesejahteraan sangat tinggi, yang tercermin dari angka Gini Ratio yang mencapai 0,39.
Kalau kita ingin mengurangi kesenjangan, jalannya sudah disediakan oleh para pendiri bangsa, terutama Bung Hatta yang mengedepankan sistem Koperasi.

Selain Dwi, banyak ekonom yang juga tidak sepakat bila Indonesia masuk dalam liberalisasi ekonomi. Sebab, sistem ekonomi liberal (kapitalis) adalah berpihak pada pemilik modal, dan mengabaikan rakyat kecil. Liberalisasi ekonomi ini mengeksploitasi manusia dan mendewakan konsumerisme.

Indikasi ini sudah tampak nyata di negeri ini. Masyarakat sudah terjangkiti wabah budaya materialistis. Kegiatan apapun selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan kerugian yang bakal didapatnya. Kemudian budaya instan dan egoisme, sehingga ketulusan dan budaya gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa ini makin terkikis.

Dari sudut pandang apapun, Liberalisasi Ekonomi tidak cocok untuk negara berkembang, seperti Indonesia. Pertanyaannya, maukah kita membebaskan diri dari pusaran Liberalisme Ekonomi ini dan kembali kepada jati diri bangsa atau kita ikuti saja pusaran liberalisasi yang akan membawa ke jurang kesengsaraan. Pilihannya, ada pada kita. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita