Jumat, 25 September 2020

Unjuk Rasa BEM SI Sambut Kedatangan Jokowi di Bandung

Unjuk Rasa BEM SI Sambut Kedatangan Jokowi di Bandung

Foto: Aksi unjuk rasa mahasiswa mewarnai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kota Bandung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI wilayah Jabar itu berunjukrasa di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Rabu (12/4). (tribunjabar)

Bandung, Swamedium.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa mewarnai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kota Bandung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabar itu berunjukrasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/4).

BEM SI menagih janji Jokowi terkait kesepakatan antara BEM SI dan pemerintah Indonesia. Sebelumnya Aliansi BEM SI melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Indonesia pada 12 Januari 2017.

“90 hari pascaaksi 121, kawan BEM seluruh Indonesia melakukan aksi di 11 titik. Kami melakukan aksi ini untuk menagih janji pemerintah soal kesepahaman pada aksi 121,” kata Arif Rahmad Sidik, salah satu koordinator aksi, di Gedung Sate.

Arif menyatakan, pemerintah tak merealisasikan janjinya selama 90 hari. Berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati, lanjut dia, masih banyak program pemerintah yang tidak jelas.

“Sudah dilihat di beberapa SPBU di daerah tidak ada lagi bensin premium. Selain itu, dari survei, masyarakat merasa keberatan dengan naiknya tarif dasar listrik khusus 900 volt,” ujar Arif seperti dilansir tribunjabar.

Arif mengatakan, pihaknya menuntut Pemerintah agar dalam mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak diperlukan masyarakat.

“Ada delapan tuntutan kami dalam aksi hari ini. Dan kami ingin delapan tuntutan kami itu segera direalisasikan,” kata Arif.

Ada pun 8 tuntutan Aliansi BEM SI wilayah Jabar :
1. Menuntut pemerintah Indonesia memenuhi janjinya perihal kadi awal dalam nota kesepahaman bersama Aliansi BEM SI.
2. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan subsidi BBM dan tarif dasar listrik.
3. Menuntut pemerintah untuk memastikan ruang tata rencana wilayah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terdampak proyek KcIC dan menolah segala perizinan yang melanggarnya.
4. Menuntut pemerintah untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dan penindasan atas hak-hak masyarakat terdampak proyek KCIC, khusunya dalam konflik agraria.
5. Menuntut KPK agar profesional melaksanakan fungsi pencegahannya.
6. Menuntut pemerintah dan DPR untuk melaksanakan transparansi proyek e-KTP.
7. Menuntut pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Jabar untuk bertindak cepat dan tepat menyelesaikan permasalahan e-KTP sebelum pilkada serentak pada 2018.
8. Menuntut pemerintah agar amanah dalam menjalankan kepercayaan dari rakyat Indonesia dan berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan serampangan. (*/ls)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.