Rabu, 20 Januari 2021

LBH Jakarta: Pemprov DKI Langkahi Hukum, Menyengsarakan Warga

LBH Jakarta: Pemprov DKI Langkahi Hukum, Menyengsarakan Warga

Foto: LBH Jakarta, Aldo Felix Januardi. (Dipo/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – LBH JAKARTA meluncurkan laporan tahunan situasi pelanggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait kasus-kasus penggusuran paksa yang terjadi di Jakarta.

Banner Iklan Swamedium

Dengan bertajuk “Seperti Puing”, penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta tahun 2016, peluncuran laporan LBH tersebut bertempat di kantor LBH JAKARTA, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kamis (12/4).

Menurut Aldo Felix Januardi dari LBH Jakarta, banyak penggusuran di Jakarta tidak mengindahkan masalah sosial.

“Pemerintah DKI hanya berfikir secara universal tanpa solusi sosial, dengan membangun dan menempatkan mereka di rusun, mereka mengangap bahwa itu sudah selesai, dan banyak warga gusuran itu tidak mengetahui hak hukum mereka. Warga gusuran yang dipindah ke rusun rata-rata mereka memiliki penghasilan di bawah UMP DKI dan mereka harus menyisihkan untuk membayar kewajiban kepada pengelola sebesar 300 ribu. Itu sangat memberatkan,” ungkap dia.

Menurut survei LBH pada salah satu kasus penggusuran di Kampung Aquarium, Jakarta Utara, pemindahan warga gusuran ke rusun Marunda tanpa menganalisa dampak sosial.

“Itu sangat menyengsarakan warga,” tandasnya.

Warga gusuran, lanjut Aldo seperti warga Pasar Ikan contohnya mereka adalah para nelayan yang kehidupannya dari melaut, bagaimana mereka mencari nafkah jika mereka jauh dari tempat mereka mencari nafkah, dan dengan mereka tinggal di rusun Marunda dan Rawa Bebek.

“Pengeluaran mereka semakin bertambah sedangkan penghasilan mereka berkurang. Ini menjelaskan bahwa penggusuran dengan tidak mengindahkan aspek sosial bukan solusi yang tepat. Pemprov DKI sudah menyengsarakan warganya,” pungkasnya. (dip)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita