Minggu, 17 Januari 2021

Penggusuran di Jakarta; Melangkahi Hukum, Menganiaya Warga

Penggusuran di Jakarta; Melangkahi Hukum, Menganiaya Warga

Foto: Jumpa pers LBH Jakarta, Kamis (13/4). (Dipo/swamedium)

Oleh: Alldo Fellix Januardy

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com – LBH JAKARTA meluncurkan laporan tahunan situasi pelanggaran HAM terkait kasus kasus penggusuran paksa di jakarta bertajuk seperti puing : laporan penggusuran Paksa di wilayah DKI Jakarta tahun 2016.

Penelitian menemukan bahwa pelanggaran HAM terkait dengan kasus-kasus penggusuran jakarta masih marak terjadi, seperti ketiadaan musyawarah, penggunaan aparat tidak berwenang, intimidasi dan kekerasan, pembangkangan terhadap upaya hukum, hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah, hal ini bertentangan dengan standart HAM yang diatur berdasarkan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan UU no 11 tahun 2005, komentar Umum CESCR (KOMISI HAK EKOSOB PBB) NO 7 tahun 1997 tentang penggusuran paksa dan UN Principle and Guidelines on Development based eviction (prinsip dan panduan PBB tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

Pada tahun 2016,telah terjadi 193 kasus penggusuran paksa terhadap hunian keluarga dan unit usaha dengan korban mencapai 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha sepanjang tahun 2016. Jumlah titik penggusuran meningkat dari tahun 2015 (113 kasus), meskipun jumlah korban mengalami penurunan (8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha).

Penelitian menemukan bahwa mayoritas kasus penggusuran yang terjadi pada tahun 2016 yaitu 71 % kasus pengusuran hunian dan 84% kasus penggusuran unit usaha, dilaksanakan secara sepihak tanpa proses partisipasi dan musyawarah dengan warga terdampak, akibatnya hanya 2 % kasus pengusuran dan 1,9 % kasus penggusuran unit usaha yang layak bagi masyarakat terdampak.

Aparat berwenang kerap juga dilibatkan untuk mengintimidasi warga terdampak saat proses penggusuran, yaitu 37,8% kasus penggusuran melibatkan aparat TNI dan 41,9% kasus penggusuran melibatkan aparat Polri, sementara intimidasi alat berat digunakan 25,9% kasus penggusuran.

Pelibatan aparat tidak berwenang memicu terjadinya kekerasan, misalnya peristiwa pengeroyokan terhadap kuasa hukum Bukit Duri pada tanggal 12 Januari 2016, tembakan gas air mata dan bentrok fisik saat penggusuran paksa Kali Apuran pada tanggal 23 Febuari 2016, dan baku hantam Satpol PP dan pedagang di Tanah Abang pada tanggal 2 Juni 2016.

Sepanjang tahun 2016, LBH Jakarta mencatat total 27.032 aparat gabungan (TNI, POLRI dan Satpol PP) digunakan untuk melakukan penggusuran paksa. Seluruh aparat pelaku kekerasan pada kasus penggusuran lolos dari jeratan hukum.

Selain menganiaya warganya sendiri, tahun 2016 menjadi catatan hitam bagi penegakan hukum dalam kasus penggusuran paksa karena pemerintah kerap melangkahi proses sengketa tanah di pengadilan, misalnya pada kasus penggusuran paksa Bukit Duri, Zeni Mampang, Bungur Besar, Kalijodo, dan Pasar Ikan. (*)

*Penulis adalah pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita