Selasa, 29 September 2020

Soekarwo: Kewenangan sebagai Wakil Pemerintah Pusat Belum Jelas

Soekarwo: Kewenangan sebagai Wakil Pemerintah Pusat Belum Jelas

Surabaya, Swamedium.com — Gubernur Jatim Soekarwo meminta kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat dikonkritkan.

Hal ini penting dilakukan karena meski telah diatur dalam Undang Undang/UU No. 23 Tahun 2014, namun detail kewenangan pusat yang diberikan kepada gubernur belum tertuang dengan jelas.

“Fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus didetailkan, sehingga koordinasi bisa dimaksimalkan dengan lembaga-lembaga vertikal, pinta Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim saat menghadiri acara Focus Group Discussion Alih Fungsi Urusan Pemerintahan Daerah di Surabaya, Kamis (13/4).

Menurut Pakde Karwo, seharusnya gubernur bisa membuat diskresi jika terjadi masalah yang urgensinya harus segera ditangani, dengan syarat bisa dipertanggungjawabkan.

Dicontohkan untuk kasus kerusakan jalan yang terjadi di Jatim sebenarnya provinsi memiliki kemampuan dan telah dikomunikasikan dengan Kementrian PUPR, namun tetap belum ditemukan jalan keluar. Seharusnya gubernur bisa membuat diskresi kebijakan, wadahnya bisa melalui peraturan daerah, ungkapnya.

Terkait penerapan UU No. 23 tahun 2014, Pakde Karwo menjelaskan, dalam urusan kepemerintahan oleh pemerintah pusat sebagian telah diserahkan ke provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan maka wewenangnya diserahkan ke kabupaten/kota. Sedangkan yang sifatnya mengatur kebijakan atar kabupaten/kota maka wewenangnya di bawah provinsi.

” Selain itu, ada juga wewenang yang bersifat pilihan misalnya keberadaan dinas pertanian di Kota Surabaya tidak terlalu dibutuhkan, namun tidak demikian dengan Kab. Mojokerto. Secara keseluruhan saya mengusulkan ada 32 urusan pemerintahan yang konkuren,”jelasnya.

Soekarwo berharap, peralihan wewenang urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 bisa segera diatur lebih lanjut dan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Selain itu, pelaksanaan urusan pemerintahan yang beralih ke daerah, seharusnya disertai peralihan personel, pendanaan, sarana, serta dokumen. (Ari)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.