Jumat, 14 Mei 2021

Ribuan Mahasiswa Jakarta Akan Awasi Pilgub Putaran 2

Ribuan Mahasiswa Jakarta Akan Awasi Pilgub Putaran 2

Foto: Perguruan Tinggi yang sudah MoU dengan Bawaslu itu, antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Trisakti, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Jayabaya, dan lainnya. (Maida/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Perguruan Tinggi Se-DKI Jakarta akan mengerahkan ribuan mahasiswanya untuk memastikan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017 berlangsung demokratis.

Banner Iklan Swamedium

Mereka akan diterjunkan langsung untuk melakukan advokasi, sosialisasi, pengawasan partisipasif dan penindakan berdasarkan hukum yang berlaku di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Jakarta.

Perguruan Tinggi Se-DKI Jakarta itu telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan partisipasif. Kehadiran mahasiswa di TPS-TPS itu akan dilengkapi dengan Name Tag Berlogo Bawaslu DKI dan Perguruan Tinggi asal mahasiswa, foto mahasiswa dan nama. Perguruan Tinggi yang sudah MoU dengan Bawaslu itu, antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Trisakti, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Jayabaya, dan lainnya.

Rektor Universitas Ibnu Khaldun Prof.Dr.Musni Umar, PhD sebagai koordinator umum mengatakan ada indikasi Pilkada kali ini sudah melakukan politik Machiavelli atau menghalalkan segala cara untuk menang. Kecurangan dengan melakukan politik uang untuk memenangkan pasangan calonnya itu, lanjutnya, sudah terjadi sejak Putaran Pertama, dimana ada TPS yang angka perolehan salah satu paslon hampir 100 persen.

Oleh karena itu, Musni melanjutkan, tidak ada pilihan lain bagi kalangan akademis harus terjun langsung ke masyarakat. Tujuannya agar Pilgub DKI Jakarta bisa berlangsung jujur, adil , damai, demokratis dan Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia).

“Rugi kalau akademisi hanya duduk menonton televisi, dan main twitter. Anda punya tanggungjawab terhadap bangsa ini. Salah pilih pimpinan nanti bisa ‘bunuh-bunuhan,” katanya saat Konferensi Pers Pernyataan Sikap Perguruan Tinggi se-DKI Terhadap Pilgub. Putaran Kedua di Universitas Ibnu Khaldun, Sabtu (15/4).

Menurut Musni, kalangan akademisi, terutama mahasiswa harus terjun langsung untuk mengawal Pilgub karena ingin Jakarta maju dan menjadi tempat berhimpunnya seluruh suku bangsa, ras, agama dan berbagai kalangan masyarakat dalam kehidupan yang aman dan damai.

“Mahasiswa harus ada di garda terdepan di TPS TPS, kalau ingin menyelamatkan negeri ini. Anda pemilik masa depan, maka harus ada di garda terdepan,” kata dia.

Segala Potensi

Ketua Umum PB HMI Mulyadi Tamsir menegaskan bahwa pengurus HMI siap mengerahkan segala potensinya, termasuk anggotanya agar Pilgub dapat berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan, aman dan lancar.

“Siapapun yang dipilih akan dihormati selama tidak ada kecurangan,” tegasnya.

Mulyadi menambahkan dalam Pemilu, potensi kecurangan ada di setiap wilayah. Tetapi, berdasarkan pantauannya, wilayah basis muslim, tingkat kecurangannya minor atau relatif jujur. Di DKI ini, HMI memiliki 5 cabang dan siap mengawasi 6000 TPS yang ada.

Koordinator dari Universitas Jakarta (UNJ) Suhadi mengaku sejak Putaran Pertama sudah menerjunkan mahasiswa sebagai pengawas dengan jumlah 400 mahasiswa. Di Putaran Kedua ini, UNJ akan menambah jumlahnya menjadi 1000 mahasiswa. Diperkirakan lebih dari sepuluh ribu mahasiswa Se DKI akan terjun langsung ke setiap TPS.

Suhadi meminta mahasiswa berani bertindak jika ada yang berpotensi melakukan kecurangan. Misalnya, kata dia, bila ada orang yang mencoblos hanya menunjukkan KTP dan Surat Keterangan, tanpa Kartu Keluarga (KK) harus dilarang mencoblos sebab aturannya harus ada ketiganya, yaitu KTP, Surat Keterangan dan KK.

Dalam siaran persnya, Perguruan Tinggi se-DKI Jakarta ini meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aparat keamanan (TNI, Polri, Satpol PP) dan semua yang berkaitan dengan pemerintah untuk mengamalkan undang-undang yang memerintahkan untuk netral, tidak memihak dan tidak mengeluarkan kebijakan yang dimaknai mendukung paslon petahana. UU terkait hal tersebut adalah UU No.16 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita