Jumat, 25 September 2020

Bawaslu DKI: Pembagian Sembako Timses Basuki-Djarot Langgar UU Pemilu

Bawaslu DKI: Pembagian Sembako Timses Basuki-Djarot Langgar UU Pemilu

Jakarta, Swamedium.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memastikan aksi bagi-bagi kebutuhan bahan pokok murah atau sembako yang digelar oleh tim sukses pasangan Ahok-Djarot melanggar aturan Pilkada.

Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan Bawaslu DKI Jakarta di sejumlah lokasi di Jakarta Timur pada Jumat 14 April 2017, yang dilaporkan menerima pembagian sembako dari tim sukses pasangan Ahok-Djarot.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti menyebutkan bahwa laporan pembagian sembako itu sudah diperiksa dan telah diminta untuk dihentikan.

“Namun, panitia menolaknya dan terus melakukan pembagian sembako, karena terus berlangsung kami tidak bisa menghentikan. Jadi, kami hanya mencatat sebagai sebuah pelanggaran,” kata Mimah, Sabtu (15/4) seperti dilansir viva.co.id.

Sebelumnya di media sosial memang beredar sejumlah gambar yang memperlihatkan sejumlah orang berpakaian khas tim sukses Ahok-Djarot terlihat membawa sejumlah bantuan berupa sembako.

Sejumlah orang dengan kemeja kotak-kotak tersebut membagikan bantuan berupa sembako murah kepada warga di Kampung Sumur Klender Jakarta Timur.

Dalam pembagian ini, warga diminta menebus bantuan sembako dengan harga yang sangat murah. Untuk paket Basuki, warga menebus Rp15 ribu, dan menerima beras dua liter, minyak satu liter dan mi instan tiga bungkus. Sementara itu untuk paket Djarot, dihargai Rp5.000, dan yang akan diterima beras dua liter.

Foto: Undangan pembagian paket sembako murah tim sukses Ahok-Djarot (Twitter).

Menurut Mimah, cara pembagian sembako berharga murah itu, bisa berpotensi modus baru calon kepala daerah untuk meraih simpati.

“Salah satu modus politik uang dan bisa melanggar pasal 187a Undang-undang Pemilu,” kata dia.

Perlu diketahui, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada memang mengatur sanksi pidana bagi pihak mana pun yang menjalankan praktik politik uang.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.