Rabu, 23 September 2020

Ada Bukti Baru, Pembelian Lahan Sumber Waras Berpotensi Batal Demi Hukum

Ada Bukti Baru, Pembelian Lahan Sumber Waras Berpotensi Batal Demi Hukum

Foto: Ilustrasi RS Sumber Waras. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Pembelian lahan RS Sumber Waras (RSSW) oleh Pemprov DKI terus menjadi tanda tanya publik. Meski sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki bukti baru soal kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, namun hingga kini tidak ada kelanjutannya.

Hal itu mendorong sejumlah masyarakat menggugat KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Selain soal Sumber Waras, mereka juga menggugat kasus lain yang melibatkan Pemprov DKI yang tidak ada kejelasan penanganannya, yakni reklamasi di pantai utara (pantura) ibu kota.

Salah satu penggugat, Amir Hamzah, optimis PN Jakpus bakal mengabulkan gugatannya, khususnya menyangkut Sumber Waras dengan nilai transaksi sekira Rp 800 miliar.

Dia dan rekan-rekannya memiliki fakta baru pembelian lahan RSSW berpotensi batal demi hukum dan selama ini belum mencuat di publik. Yaitu, Keputusan Menkumham No: AHU-1125.AH.01.05.Tahun 20019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Adapun poin-poin dalam AD YKSW yang terkait dengan penjualan lahan ke Pemprov DKI pada 2014 silam adalah Pasal 16.

“Tentang Tugas dan Pengurus Yayasan,” ujar Amir di Jakarta, Senin (17/4) seperti dilansir teropongsenayan.

Perlu diketahui, seluruh isi pasal tersebut adalah;

Ayat (1), Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
Ayat (2), pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.‎

Lalu, ayat (3) mengamanatkan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Yayasan yang ditanyakan oleh Pengawas dan ayat (4) meminta setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pasal 16 ayat (5) yang menjadi fokus kami. Karena di situ dijelaskan, aset yayasan tidak boleh dipindahtangankan, baik dengan cara dipinjamkan atau dijualbelikan,” jelas Amir.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.