Minggu, 17 Januari 2021

Rakyat Marah dengan Ketidakadilan dan Lemahnya Penegakan Hukum

Rakyat Marah dengan Ketidakadilan dan Lemahnya Penegakan Hukum

Jakarta, Swamedium.com – Para tokoh bangsa menilai gesekan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini bukan karena persoalan perbedaan agama, melainkan masalah ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi tersebut membuat masyarakat mudah terbakar emosinya, sehingga memicu terjadinya gesekan satu dengan lainnya.

Banner Iklan Swamedium

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan tidak ada persoalan perbedaan agama di masyarakat. Para pendiri bangsa ini sudah berhasil menciptakan konsensus luar biasa yang mampu mempersatukan bangsa yang beragam ini ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“Saya melihat di tingkat rakyat tidak ada masalah perbedaan agama,” kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam dialog bertajuk “Kepemimpinan Bangsa Yang Bermartabat dan Berkeadilan” yang diselenggarakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Jakarta, Senin malam.

Mahfud mengatakan persoalan yang belakangan muncul sebenarnya adalah persoalan tentang penegakan hukum. Menurut Mahfud, masyarakat Indonesia merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum yang terjadi dimana-mana di Tanah Air.

“Masyarakat merasakan ketidakadilan, korupsi tidak selesai-selesai. Orang terindikasi kuat korupsi bisa bebas. Persoalan penegakan hukum ini menyebabkan letupan-letupan,” jelas Mahfud.

Dalam kondisi demikian, menurut Mahfud, tanpa disadari justru proses penguatan ikatan kebangsaan di Indonesia semakin kuat seiring bergulirnya era memilih kepala daerah secara langsung. Maka dari itu, tidak ada koalisi dan oposisi partai politik yang permanen di Indonesia.

“Itu adalah manfaat yang tidak kita sadari, sekarang Gerindra boleh musuhan dengan PDIP dan Golkar di Jakarta, tapi di Jawa Timur mereka bersatu, ini kan bagus. Kita juga memiliki pers yang memiliki kebebasan mengontrol dan mendidik,” jelas dia.

Peduli Politik.

Sementara itu, Mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali berpendapat sudah saatnya kalangan akademisi peduli dengan politik atau tidak lagi memisahkan diri dari politik agar mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik.

“Selama ini, politik itu seolah haram bagi perguruan tinggi. Kalau kita tidak peduli pada politik, jangan harap kekuasaan bisa ditangan cendekiawan dari perguruan tinggi swasta,” tutur dia.

Oleh karena itu, dia mengajak kalangan perguruan tinggi berpartisipasi dalam politik agar sistem politik ini memberi ruang luas bagi anak bangsa yang cerdas dan berakhlak baik menjadi pemimpin. Jangan sampai, lanjutnya, politik dikuasai oleh orang yang banyak uang, tetapi berakhlak tidak baik.

Kalau dalam Islam, dia mencontohkan seorang pemimpin itu harus memiliki akhlak seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu siddik (benar), amanah (bisa dipercaya), fatonah (bijaksana) dan tabligh (mampu menyampaikan firman Allah). (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita