Minggu, 24 Januari 2021

Tiga Masalah Dunia Usaha, Menanti Solusi Gubernur Terpilih

Tiga Masalah Dunia Usaha, Menanti Solusi Gubernur Terpilih

Jakarta, Swamedium.com – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menitipkan tiga masalah di dunia usaha yang diharapkan bisa diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih. Gubernur terpilih diharapkan bisa cepat menyelesaikan masalah itu demi ketenangan warga yang berusaha.

Banner Iklan Swamedium

Pertama, masalah Zonasi Usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang Telah Diimplemetasikan Dalam bentuk Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Dalam Perda tersebut ditegaskan pelaku usaha yang beroperasi di luar zona industri atau usaha yang telah ditentukan, harus segera merelokasi tempat usahanya paling lambat pertengahan Februari 2017. Jika hal ini konsisten dilakukan akan mengancam kelangsungan ratusan ribuan usaha di Jakarta.

Wakil Ketua Umum Kadin Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, Dinas PTSP dan Investasi telah mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa dokumen izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh BPTSP dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berlakunya revisi atas Perda no. 1 tahun 2014. Namun hal ini belum memiliki kekuatan hukum.

“Kita harapkan agar Perda tersebut dipercepat revisinya untuk memberikan jaminan ketenangan berusaha,” ujarnya seperti dikutip Okezone.

Hal kedua yang harus diselesaikan adalah menyangkut kebijakan lelang konsolidasi yang merupakan penggabungan proyek pembangunan yang sama dengan nilai kecil menjadi satu paket besar . Kemudian, pengerjaan fisiknya dikerjakan hanya oleh satu kontraktor besar sekelas BUMN. Akibatnya, porsi untuk UMKM hilang, sehingga hampir enam ribu UMKM yang selama ini menjadi rekanan Pemprov nyaris tidak aktif lagi,

“Kebijakan ini ke depan diharapkan dievaluasi kembali dan memastikan pelaku UMKM mendapat bagian dalam berbagai proyek Pemprov DKI Jakarta,” ujar dia.

Jika alasannya selama ini kualitas kerjanya tidak sesuai standar , menurut dia, tugas Pemprov untuk membinanya, bukan sebaliknya membinasakannya.

Sarman menjelaskan pelaku UMKM harus dibina dan diarahkan menjadi pengusaha yang profesional dalam mengerjakan sebuah proyek dengan aturan dan standar jelas, sehingga secara alami akan terseleksi jika tidak ingin tersingkirkan dan masuk dalam daftar hitam.

Kualitas Pelayanan

Ketiga, adalah kualitas pelayanan perizinan berbagai bidang usaha semakin disederhanakan dengan jaminan waktu pasti dan biaya terukur. Masih ada beberapa perizinan yang dalam prakteknya, prosesnya lama dan tidak pasti seperti IMB, Amdal dan lain lain. Hal ini akan mengganggu perencanaan pengusaha.

Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP semakin meningkatkan mutu pelayanan berbasis data teknologi, sehingga ke depan pengusaha tidak lagi harus antri di loket. Tetapi, kedepan kita dapat mengurus izin via internet yang akan lebih mudah dan praktis. Semua ini merupakan aspirasi yang akan menjadi referensi Gubernur dan wakil Gubernur yang akan terpilih.

“Tentu masih banyak isu-isuekonomi yang perlu dibenahi seperti strategi mencetak pelaku pelaku usaha baru, optimalisasi Balai Latihan Kerja untuk mampu mencetak tenaga kerja trampil dan bersetifikat, infrastruktur pariwisata serta pemakaian produk Indonesia,”ujarnya.

Selain itu, kata Sarman, yang tidak kalah penting adalah komunikasi berbagai organisasi pengusaha dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk bersama sama merumuskan solusi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. (*)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita