Senin, 18 Januari 2021

JPU Jelaskan Mengapa Hanya Pasal 156 yang Membuktikan Ahok Bersalah

JPU Jelaskan Mengapa Hanya Pasal 156 yang Membuktikan Ahok Bersalah

Foto: Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono usai sidang tuntutan Ahok. (Yoga/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com- Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama, Ali Mukartono menyampaikan penjelasannya terkait tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun kepada terdakwa Ahok.

Banner Iklan Swamedium

Terkait dua pasal yang menjadi dakwaan alternatif kepada terdakwa, yaitu pasal 156a dan pasal 156, Ali menjelaskan, JPU sudah memilih pasal yang dipandang lebih terbukti.

“Jadi bukan tidak dimasukan (dalam tuntutan), nah dari 2 dakwaan alternatif itu jaksa memilih dakwaan alternatif kedua (pasal 156). Kenapa dakwaan kedua dipilih, sudah dijelaskan bahwa antara lain pertimbangannya, bahwa buku yang dibuat yang disangkutkan (Ahok) diterima sebagai fakta hukum. Didalam buku itu dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah si pengguna al Maidah, si elit politik istilah beliau,” ujar Ali usai sidang pembacaan tuntutan di Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Baca Juga:
1 Tahun Penjara dengan Masa Percobaan 2 Tahun Buat Ahok, Begini Penjelasannya
Dinyatakan Bersalah, Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara, Percobaan 2 Tahun

Ali menambahkan, bahwa hal dalam dakwaan tidak semua pihak (saksi) dimasukkan sebagai pertimbangan.

“Waduh kalo kita memasukkan semua pihak tidak bisa. Kita punya pertimbangan sendiri, kita independen, pertimbangan sendiri tidak seperti itu,” ucapnya.

Selain itu Ali juga menjelaskan mengenai transkrip Buni Yani yang dimasukkan ke dalam tuntutan sebagai pertimbangan.

“Kan kegaduhan itu termasuk dari yang bersangkutan bukan semata mata pak Ahok. Dua duanya, kira kira begitu,” tandasnya.

JPU juga mengungkapkan mengenai fakta hukum di persidangan untuk dakwaan alternatif kedua mengenai penghinaan ulama atau golongan tertentu sudah terpenuhi.

“Mengenai fakta di persidangan, menurut jaksa sudah. Jadi sekarang terserah hakim,” lanjutnya.

Namun, pihaknya membantah untuk dakwaan ini ada keraguan di dalam dirinya.

“Tidak, sudah pernah saya jelaskan dulu bahwa dakwaan alternatif itu pilihannya bukan pidana atau tidak pidana. Pilihannya, dua duanya tidak pidana, hanya lebih tepat yang mana. Teorinya begitu,” tegasnya.

Perlu diketahui, uraian dari pasal 156 dan pasal 156a KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 156
Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
(Yog/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita