Senin, 25 Mei 2020

Kasus Penistaan Agama, JPU Tidak Miliki Sensitifitas

Kasus Penistaan Agama, JPU Tidak Miliki Sensitifitas

Oleh, Miko Kamal, SH, LL.M, PhD*

Padang, Swamedium.com- Pada sidang hari ini Kamis 20/4/2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama menuntut terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

Berikut ini tanggapan saya terhadap tuntutan tersebut.

1. JPU tidak memiliki sensitifitas terhadap tuntutan publik yang menginginkan terjaganya harmoni antar umat beragama yang selama ini dipraktekkan.

2. Meskipun Majelis Hakim tidak harus terikat dengan tuntutan JPU dalam menjatuhkan hukuman, tuntutan tersebut patut diduga sebagai upaya pemasungan terhadap Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa.

3. Tuntutan JPU tersebut seakan mengonfirmasi bahwa penistaan terhadap sebuah agama bukanlah delik serius, padahal selama ini Pasal-Pasal tersebutlah (Pasal 156 dan 156a KUHP) yang menjadi guardian hubungan antar umat beragama agar masing-masing pemeluk agama tidak masuk ke arena terlarang yang amat sensitif tersebut.

4. Dengan fakta tuntutan ini, sulit membantah buruknya wajah penegakan hukum dipengaruhi oleh jabatan Jaksa Agung yang diisi oleh kader sebuah partai politik. Terkait ini, Presiden Jokowi sudah saatnya mengevaluasi keputusannya yang memberikan jabatan strategis seperti Jaksa Agung kepada kader partai. (*)

* Penulis adalah Legal governance specialist, dosen hukum univ. Bung Hatta, dan penasehat dan deklarator nasional KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.