Jumat, 17 September 2021

Saksi Bilang, Sejak Dari Awal Proses Lelang e-KTP Sudah Tidak Adil

Saksi Bilang, Sejak Dari Awal Proses Lelang e-KTP Sudah Tidak Adil

Foto: ilustrasi (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setyawan mengakui, proses lelang e-KTP sejak awal memang sudah tidak adil. Sebab, sudah ada arahan untuk mengawal salah satu konsorsium menjadi pemenang.

Banner Iklan Swamedium

Hal itu diungkapkan Drajat saat bersaksi dalam persidangan perkara korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (20/4).
Awalnya Majelis Hakim yang diketuai John Halasan Butarbutar menanyakan, apakah sudah fair lelang tersebut.

“Sudah fair melakukan lelang? Adil nggak?” tanya majelis hakim.

“Sudah diatur Perpres 2010, pedoman sudah dituangkan di dokumen pemilihan. Terus terang tidak adil, Pak,” jawab Drajat.

Dirinya pun menyebutkan, jika 2 terdakwa, Irman dan Sugiharto, memberikan arahan untuk mengawal konsorsium tertentu. Konsorsium yang dikawal yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

“Pada prinsipnya ada arahan dari pimpinan ngawal konsorsium. Pak Irman dan Sugiharto,” ujar Drajat.

Drajat juga menambahkan, Irman ketika itu menyampaikan agar proyek ini harus dikerjakan perusahaan negara.

“Ini yang menjadi pelaksana BUMN proyek dikerjakan perusahaan negara juga. Tiga konsorsium, PNRI, pendamping Murakabi dan Astra Graphia,” jelas Drajat menambahkan.

Dirinya pun menyebutkan, metode yang digunakan pun ada 2 tahapan. Pertama, kualifikasi 1 Februari sampai Maret.

“Yang mendaftar karena elektronik maka dilakukan elektronik, ada 11 konsorsium. Sampai prakualifikasi 11 yang lulus 8 kualifikasi,” ujar Drajat.

Kemudian, yang menjadi lulus adalah PNRI, Mukarabi, PT Telkom, Astra Graphia.

“Setelah evaluasi tawaran harga lakukan menghitung gabungan evaluasi harga, dan ke depan siapa yang punya nilai gabungan tertinggi karena nilai pekerjaan lebih Rp 100 miliar yang menetapkan Mendagri,” jelasnya.

“Setelah itu pengumuman lelang, setelah massa senggang berakhir penunjukan, lalu kontrak 1 Juli pemenang lelang PNRI,” imbuh Drajat.

Drajat sendiri merupakan pihak yang disebut turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp2,3 triliun.
Dirinya disebut menerima sejumlah uang dari Andi Agustinus atau Andi Narogong sebesar 75.000 dolar AS.

Drajat juga dianggap oleh Jaksa KPK berperan aktif dalam menentukan pemenang. Diantaranya PNRI, Mukarabi, PT Telkom, Astra Graphia. Padahal, untuk Murakabi dan Astra Graphia hanyalah pemanis saja. (JM)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita