Jumat, 25 September 2020

Dorong Kesejahteraan Ekonomi, MUI Gelar Kongres Ekonomi Umat

Dorong Kesejahteraan Ekonomi, MUI Gelar Kongres Ekonomi Umat

Dorong Kesejahteraan Ekonomi, MUI Gelar Kongres Ekonomi Umat. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat akan menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat Islam dengan tema “Arus Baru Ekonomi Indonesia” yang akan diselenggarakan pada Sabtu sampai dengan Minggu (22-24/4) di Hotel Sahid, Jakarta, yang akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Kongres Ekonomi Umat ini berangkat dari kenyataan atas kondisi ekonomi bangsa Indonesia semakin timpang, baik dari sisi pendapatan maupun penguasaan aset-aset ekonomi,” ujar Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, M Azrul Tanjung, di Jakarta, Jumat(21/4).

Azrul mengatakan Kongres Ekonomi Umat tersebut bertujuan agar dapat tercapainya stabilitas pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Indonesia serta memperkuat ekonomi umat Islam.

Juga merupakan solusi mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin menganga,” lanjut dia.

Dengan mengambil tajuk “Arus Baru Ekonomi Indonesia”, diharapkan akan tercipta tatanan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

Satu wacana penting yang akan digagas dalam Kongres, demi segera terciptanya Arus Baru Ekonomi Indonesia, yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Langkah kongkritnya, yaitu dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.

“Gagasan penting lainnya dalam kongres ini, yaitu memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan IPTEK, inovasi, dan kewirausahaan,” papar dia.

Misalnya dengan berencana untuk membuat Program Pendampingan UMKM, pembuatan kurikulum berbasis industri di SMK maupun Pesantren, dan sebagainya.

Kongres tersebut juga berupaya mengkritisi penguasaan pihak tertentu atas kepemilikan modal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, sistem perundangan di Indonesia masih membuka seluas-luasnya pada partisipasi asing dalam ekonomi, tanpa ada kendali. Solusi atas masalah tersebut adalah penguatan Lembaga Keuangan Syariah, Affirmative Action Policy oleh Pemerintah RI, membuat Komnas Penguatan Ekonomi Umat, membuat Fatwa penguatan ekonomi umat, dan masih banyak lagi.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.