Minggu, 17 Januari 2021

Mencegah Tragedi Indonesia

Mencegah Tragedi Indonesia

oleh: Prabowo Subianto*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Paham Ekonomi Konstitusi; Bebas Boleh , Tetapi Harus Waspada

Seperti saya sampaikan bahwa sistem ekonomi kita harus ekonomi tengah, ekonomi campuran, ekonomi konstitusi. Kita harus ambil yang terbaik dari kapitalisme. Kapitalisme mendorong inovasi, entrepreneurship atau kewirausahaan dan investasi. Tetapi, kapitalisme harus diimbangi dengan pengamanan kepentingan rakyat banyak. Sebab, kapitalisme murni melepaskan semua hal ke mekanisme pasar, sehingga di ekonomi bebas ini, tidak ada perlindungan dan harapan untuk orang miskin.

Sedangkan sosialisme menjamin adanya jaring pengamanan untuk orang miskin. Pemerintah pada saat-saat kritis harus intervensi, aktif berani turun untuk membantu yang dibawah garis kemiskinan. Karena mereka tidak berdaya. Kalau tidak ada keberpihakan, mereka tetap akan miskin, rendah pendidikannya, kurang gizi dan lain sebagainya. Kalau kita masih ditahap nation building, pemerintah harus aktif mengarahkan rakyat.

Sejarah dunia, sejarah antar bangsa yang saya pelajari, pimpinan negara asing hanya akan memikirkan kepentingan nasional bangsanya. Dia tidak kasihan kepada bangsa lain. Tidak ada negara yang mengutamakan kepentingan bangsa lain.

Karena itu, kita tidak boleh soal makan tergantung impor. Kita tidak boleh menganggap semua negara sayang pada Indonesia. Kita tidak bisa menggantungkan urusan perut bangsa kita kepada bangsa lain. Beberapa tahun lalu, contohnya, kita sudah kontrak dengan Thailand untuk sekian juta ton beras. Namun, Thailand kena musibah kebanjiran. Sawah-sawahnya banjir, terpaksa tidak bisa memenuhi komitmen dia.

Harga pangan terus naik. Dibandingkan dengan angka tahun 2000, indeks harga bahan makanan dunia di bulan Januari 2017 sudah naik 91%. Bayangkan, ini sudah fenomena. Gejala yang sudah kita ingatkan berkali-kali. Perdagangan bebas boleh, tetapi harus dikendalikan oleh pemerintah dan harus selalu waspada.

Paham Ekonomi Konstitusi: Pemerintah Harus Jadi Pelopor

Dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus jadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. Ini bedanya paham neoliberal dan paham ekonomi konstitusi.

Paham neoliberal, neoklasikal mungkin bagus untuk Barat sekarang. Tetapi kita harus sadar, banyak negara barat sudah 300 tahun di depan kita. Pendapatan per kapita di negara-negara Barat yang maju sudah diatas US$30.000 sampai US$50.000, sedangkan kita baru US$3.300. Kalau kita ikuti paham ini, siapa yang mau bangun waduk, terminal, pelabuhan yang terutama di tempat-tempat terisolasi?

Swasta tidak akan mau sebab jangka waktu pengambilan modal untuk infrastruktur terlalu lama. Karena itu, lihat sekarang, pembangunan sebagian besar ada di sekitar Jakarta. Pabrik-pabrik besar ada di sekitar Jakarta. Siapa yang mau bangun pabrik di Halmahera atau di Seram? Karena itu, pemerintah harus jadi pelopor ekonomi.

Kita negara besar jika sudah ada yang kuat silakan. Saya kira pemerintah tidak perlu terlibat dalam industri bioskop, ayam goreng atau buka kedai kopi. Tetapi pemerintah harus mendidik pemuda-pemuda putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Untuk mereka, pemerintah harus berani intervensi.

Ini bukan pekerjaan ringan. Untuk petani, pemerintah kalau perlu bantu beli benih, mengolah lahan, panen hingga memasarkannya. Tidak ada cara lain untuk membuat rakyat lemah punya harapan, kecuali pemerintah membantunya. Apalagi soal pangan itu komoditas yang strategis untuk kepentingan bangsa dan negara.

Tugas Kita Hentikan Kebocoran dan Dorong Produksi Bangsa

Nasib bangsa kita harus kita raih sendiri. Kalau kita tidak berani memperbaiki keadaan, kondisi kita akan semakin parah. Saya sampaikan, apa saja yang menjadi tugas kita bersama. Pertama, kita harus menyelamatkan kekayaan negara. Kita harus menghentikan kekayaan negara ke luar negeri supaya kita punya uang untuk membangun pabrik-pabrik dan produksi nasional.

Kita perlu punya pabrik mobil buatan Indonesia. Orang Indonesia setiap tahun beli satu juta mobil, masak tidak ada satupun yang merek Indonesia. Kita juga perlu punya pabrik motor, pabrik pesawat terbang. Kita pernah punya dan harus punya kembali. Kita juga perkuat pabrik kereta api Indonesia dan kapal-kapal buatan Indonesia.

Dengan mendorong produksi bangsa, anak-anak Indonesia harus punya pekerjaan yang baik, layak dan terhormat. Kita tidak mau anak-anak jadi kuli seterusnya. Inilah strategi ekonomi yang saya rumuskan, yaitu mendorong produksi bangsa dan produktivitas bangsa. Saya juga ingin ekspor barang ke luar negeri, sehingga mata uang rupiah kita akan menguat.

Mata uang adalah cermin dari produktivitas suatu bangsa. Kalau produktivitas kita kuat, mata uang kita akan mapan. Tahun 2003-2013, nilai tukar mata uang kita cukup stabil, selama 10 tahun. Kenapa? Karena ekspor kita cukup kuat. Kita punya kemampuan itu. Dengan manajemen yang cepat dan cerdas, kita bisa punya kekuatan industri yang dihormati. Dan, ujungnya rupiah kita akan kuat.

Tugas Kita; Jadikan BUMN Ujung Tombak Ekonomi

Menurut saya, untuk hal-hal yang strategis, pemerintah harus memakai BUMN sebagai ujung tombaknya. BUMN sebagai implementer. Banyak negara bisa. Singapura, Malaysia bisa. Kita juga harus bisa. Untuk itulah, BUMN kita harus merekut SDM-SDM yang berkualitas. Saya yakin banyak orang Indonesia yang handal. Saya ingat pengalaman di tentara, ada adagium,”Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada komandan yang jelek.” Saya yakin kalau dipimpin dengan baik, anak-anak muda itu akan menjadi profesional yang hebat.

Tugas Kita: Kekayaan Alam Indonesia Harus Diolah di Indonesia

Kenapa? Karena kita bisa menambah pendapatan negara dari mengolah kekayaan alam yang sekarang banyak dijual mentah. Sehingga, harga jualnya murah. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah karena dijual mentah. Sebagai contoh, konsentrat tembaga atau gas alam. Kalau diolah harganya bakal berkali kali lipat dibanding kalau dijual mentah. Ini masalah besar, tetapi juga kesempatan besar. Kalau kita olah di dalam negeri, kita bisa menjadi negara yang sangat kaya, mungkin keenam terkaya di dunia.

Tugas Kita : Jadikan Koperasi Alat Pemerataan dan Motor Swasembada

Koperasi adalah alat pemerataan, alat untuk memperkuat yang lemah.Karena itu, peran koperasi dalam ekonomi harus kita galakkan lagi. Namun, ini tidak berarti koperasi kita besarkan dan swasta kita lemahkan. Tidak. Paham ekonomi konstitusi adalah swasta, silakan. Go, swasta, BUMN, Koperasi berlomba-lomba untuk maju.

Ibaratnya, kalau ada sapi dan kerbau menarik bajak, mereka bisa saling menarik. Jadi swasta, BUMN dan koperasi bisa menarik ekonomi bangsa ke depan. Masing-masing dengan kekuatannya. Itu bisa kita lihat di Thailand, Malaysia, Vietnam dan Tiongkok. Kalau dipimpin dengan baik, saya percaya dan optimistis koperasi di Indonesia bisa benar-benar besar dan menjadi alat pemerataan. Koperasi juga bisa jadi motor swasembada kita.

Tugas Kita: Kembalikan Konstitusi Negara Ke Naskah UUD 1945 Asli

Saya orang yang berpendapat masalah ekonomi negara tidak jauh berbeda dengan mengatur diri sendiri, mengatur rumah tangga, dan mengatur perusahaan. Bagaimana kalau kita bekerja tetapi tidak jelas tabungannya? Anda bekerja , umpamanya, tiap bulan Anda digaji, tetapi sebagian gaji Anda tidak boleh digunakan, Anda tidak boleh menabung, maka Anda tidak cukup bisa berbuat banyak.

Pasal 33 UUD 1945 dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita untuk memastikan negara punya tabungan yang cukup untuk membangun. Selama pasal 33 UUD 1945 tidak bisa kita patuhi, selama itu juga kekayaan kita akan mengalir ke luar negeri. Selama itu pula, mata uang kita tidak akan kuat dan selama itu pula mata uang kita akan menjadi bancakan negara lain.

Ini yang harus kita ubah dan perbaiki,”Bumi, air dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Itu adalah perintah UUD 1945. Namun, banyak elit politik elit politik pura-pura tidak tahu tentang UUD 1945. Mereka mengatakan pasal 33 kuno, sudah kadaluarwa, tidak penting. Sebagian juga mengatakan,”Sekarang yang penting adalah persaingan bebas, pasar bebas, globalisasi.” Semua serahkan ke pasar. Nanti yang kaya sedikit, tapi dia akan meneteskan kebawah kekayaannya, trickle down effect. Netes, netes, netes.

Benar ada yang netes, tapi mohon maaf, kita semua mungkin sudah mati. Kalau saya bicara UUD 45, ada yang mengatakan,”Prabowo bahaya, nanti akan nasionalisasi. Semua milik orang kaya akan diambil.” Anggapan tersebut tidak benar. Yang saya mau adalah kita besarkan ekonomi kita, tapi ekonomi dibagi rata. Jangan 1% yang kuat menguasai semua. Jangan asing menguasai semua. Yang kuat, silakan maju. Negara angkat yang kurang kuat.

Prinsip saya adalah live and let live. Hidup dan jadikanlah orang hidup. Jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan zero sum game, jangan I win, you lose. Karena itulah saya percaya, kalau kita benar-benar ingin berjuang menuju negara sejahtera, kita harus lihat sumber penyakitnya. Kita harus perbaiki sumber penyakitnya. Akar permasalahan kita ada di pasal 33 UUD 45 yang sudah diganti dan tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Untuk memperbaikinya, kita harus kembalikan konstitusi kita ke naskah aslinya, versi 18 Agustus 1945.

Mewujudkan Demokrasi Rakyat

Celakalah kita jika tidak belajar dari sejarah bahwa demokrasi hanya dapat dipertahankan jika pemimpin-pemimpin penganut demokrasi dapat membuktikan bahwa mereka memberikan pemerintahan yang sebaik-baiknya, pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Kita Butuh Pendekar-Pendekar Penyelamat Demokrasi

Para pemimpin kemerdekaan Indonesia menyetujui demokrasi sebagai dasar negara kita. Namun, saudara-saudara, demokrasi kita sekarang terancam. Demokrasi kita mau, bahkan sudah disandera. Demokrasi kita mau diperkosa, dirusak dengan politik uang.

Kita tanya saja kepada mereka yang sudah pengalaman maju dalam suatu pemilihan. Kalau mau maju jadi bupati, walikota berapa puluh miliar? Bahkan, kalau mau jadi gubernur, beratus miliar? Demokrasi kita inginkan adalah demokrasi yang beradab, tidak diselewengkan, dicurangi, dipermainkan. Kalau diperlakukan seperti itu, tidak perlu lagi kita selalu sopan, terlalu nrimo.

Kita harus yakin bahwa rakyat membutuhkan gerakan yang berani, bersih dan jujur, yang hatinya mulia untuk memperbaiki demokrasi kita. Untuk mewujudkan demokrasi rakyat. Gerakan yang cinta tanah air, yang ingin membuat bangsa Indonesia bangsa terhormat. Kita harus yakin itu harapan rakyat kita.
Berikut saya sampaikan dua tugas besar yang menurut saya wajib dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang kita dambakan. Pertama, kita harus pastikan supremasi hukum. Kedua, kita harus kejar dan tangkap koruptor.

Tugas Kita: Pastikan Supremasi Hukum

Kita tidak boleh menyerahkan demokrasi kita pada preman-preman bayaran. Kita ingin kesejukan. Untuk itu, kita tidak boleh tinggal diam jika ada yang merobek-robek hukum yang kita dambakan. Kita harus sampaikan kepada mereka yang merasa diatas hukum; “Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus menghadapi risiko yang Anda lakukan. Siapa yang menabur angina, dialah yang akan menuai badai, saudara-saudara sekalian.”

Kita harus pada saatnya berani menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jangan kita biarkan jika ada orang yang menambahkan hantu di daftar pemilih. Jangan kita tinggal diam saat melihat kotak suara dibuka di luar proses yang telah kita sepakati bersama. Kita harus bersuara saat melihat ketidakadilan.

Apalagi sekarang sudah ada Internet, sudah ada Facebook, Twitter, media sosial. Kalau kita lihat ada pejuang yang tidak salah, tapi didiskriminalisasi, kita juga harus bersuara, harus bela, walaupun media tidak meliput karena mungkin sudah dibeli semua oleh penguasa.

Tugas Kita: Kejar dan Tangkap Koruptor

Korupsi di Indonesia sudah kelewatan. Kalau yang bocor 5%, kita orang Indonesia memaklumi. Sepuluh persen, lima belas persen sampai dua puluh persen bocor, mungkin masih bisa mengerti. Sekarang ini saya mencatat banyak kasus bocornya 80%. Kalau ada proyek buat jembatan, tidak ada gempa, roboh sendiri. Kalau buat gedung, ada yang belum diresmikan sudah jatuh sendiri.

Sejarah manusia, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar. Kalau bangsa Indonesia tidak mampu mengurangi korupsi yang sudah merajalela, pasti bangsa ini akan gagal. Ini ajaran sejarah. Tidak usah kita ragukan lagi.

Sekarang pertumbuhan benar ada. Konsumsi kita, benar naik. Tetapi, semua ini rapuh. Saya bicara dengan beberapa ahli, kondisi bangsa kita sangat rentan. Karena kekuatan kaum koruptor sangat kuat bercokol, perjuangan kita tidak ringan. Semakin kita menguat di rakyat, semakin kita akan dihalangi dan diterpa oleh mereka.

Kita tidak boleh mengizinkan kekayaan bangsa Indonesia dicuri terus-menerus. Dan, kita tidak boleh mengizinkan koruptor-koruptor untuk melanglang buana, bergentayangan bebas. Untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia, kita juga harus memberi contoh. Harus ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Kita harus menyumbang politik yang bersih, politik yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika orang lain belum bisa, kita harus bisa.

Kita harus sabdo pandito ratu.Ucapan kita harus bisa dipegang. Jangan jam dua tahu, jam empat tempe. Jangan bilang ‘iya’ kalau maksudnya ‘tidak.’ Jangan memberi janji yang tidak bisa kamu penuhi, karena itu juga sesungguhnya termasuk korupsi. (bersambung) (*)

*Penulis adalah Ketua Umum Partai Gerindra

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita