Senin, 18 Januari 2021

GEPRINDO Desak Pemerintah Naikkan Gaji TNI/POLRI

GEPRINDO Desak Pemerintah Naikkan Gaji TNI/POLRI

Foto: Presiden GEPRINDO Bastian P Simanjuntak. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menilai apa yang dikatakan Kapolri terkait rentannya oknum anggota Polri melakukan tindakan korupsi dan suap dikarenakan anggaran yang minim ada benarnya.

Banner Iklan Swamedium

“Menurut Jenderal Tito masih sering ditemukan anggota Polri menggunakan gajinya untuk biaya operasional penanganan kasus, ini sangat menyedihkan,” ujar Presiden GEPRINDO Bastian P Simanjuntak dalam rilisnya yang diterima swamedium.com, Kamis (27/4).

Ia mengungkapkan, anggota TNI maupun POLRI masih sangat banyak yang belum memiliki rumah sendiri. Padahal tugas mereka terkait langsung dengan hidup-mati, mereka penjaga kedaulatan negara siang dan malam. Ironisnya pasukan sekelas paspampres pun masih banyak yang belum memiliki rumah sendiri, tentu saja ini erat kaitannya dengan Gaji yang mereka terima.

“Selain korupsi dan suap, kita pun dapat saksikan adanya oknum TNI/POLRI yang mencari uang sampingan dengan menjadi backing, menjual narkoba, maupun kerja sampingan lainnya yang pada akhirnya akan menurunkan kewibawaan mereka sebagai penegak hukum dan penjaga kedaulatan negara,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan Prajurit TNI/POLRI sehingga pelanggaran hukum oleh oknum TNI/POLRI bisa dicegah.

“Kenaikan Gaji dan perumahan layak huni bagi prajurit TNI/Polri mutlak dilakukan pemerintah. Kita butuh kedua institusi benar-benar menjalankan tupoksi tanpa gangguan faktor kesejahteraan yang masih jauh dari mereka,” tandasnya.

“GEPRINDO juga tak ingin prajurit TNI/Polri dijadikan alat oleh pengusaha-pengusaha bermental penjajah sehingga keberpihakan mereka bukan lagi pada rakyat akan tetapi pada pengusaha yang membayar mereka,” tambah Bastian.

Karenanya, tegas Bastian GEPRINDO mengingatkan pemerintah bahwa tanpa TNI/Polri yang sejahtera dan berwibawa tidak ada pula sebuah pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, baik didepan rakyat maupun dalam pandangan internasional.

“GEPRINDO mendesak pemerintah dan Komisi I DPR RI untuk membahas anggaran kesejahteraan bagi prajurit TNI/Polri secepat mungkin demi kewibawaan dan kedaulatan negara,” pungkasnya. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita