Minggu, 24 Januari 2021

Ketimpangan Makin Besar Sejak Krisis Ekonomi

Ketimpangan Makin Besar Sejak Krisis Ekonomi

Foto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Tingkat ketimpangan masyarakat yang makin lebar bukan isapan jempol. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Darmin Nasution mengungkapkan gini ratio Indonesia memburuk sejak krisis ekonomi tahun 1998-1999.

Banner Iklan Swamedium

Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat. Semakin naik gini ratio, maka ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin lebar.

Darmin Nasution memaparkan masalah perekonomian Indonesia sejak krisis 1998-1999. Menurutnya, secara perlahan ekonomi mengalami perubahan. Motor penggerak ekonomi RI berpindah dari sektor industri pengolahan menjadi pengolahan sumber daya alam.

“Transformasinya agak aneh sebetulnya, sehingga yang sektor pertanian tidak terserap ke industri manufaktur. Tidak mengherankan kalau hingga sekarang pertumbuhan ekonomi kita diiringi dengan gini ratio yang memburuk. Karena yang dikelola tambang mahal. Memang ada perkebunan. Tapi tetap tak sebanyak sektor industri,” ungkapnya di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menurutnya, gini ratio memburuk sejak krisis 1998-1999, dikarenakan sumber daya manusia yang tidak mencukupi untuk mengelola sumber daya yang ada. Saat ini, usaha untuk memperbaiki keadaan sedang dilakukan pemerintah dengan pembangunan selama dua tahun terakhir yang dimulai dari daerah.

“Itulah kenapa pemerintah selain meneruskan pola pembangunan yang dijalankan dua tahun belakangan mulai dari pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, mendorong perkembangan industri, mendorong perkembangan pariwisata, mendorong perkembangan beberapa sektor lain. Ini sebetulnya tinggal transformasi,” jelasnya.

Namun, ia mengatakan pembangunan itu saja tidak cukup dilakukan untuk memperbaiki rasio gini. Itu sebabnya pemerintah juga mendesain satu buah kebijakan yang disebut sebagai pemerataan kebijakan ekonomi.

“Di mana ada tiga pilar. Pilar pertama dari kebijakan pemerataan adalah lahan. Ini area yang tak pernah kita selesaikan. Tak bisa kita hanya ngomong saja. Kita kasih kesempatan yang sama bagi semua, dia perlu lahan. Pilar kedua, pelatihan dan pendidikan vokasi untuk kapasitas manusia, dan ketiga baru kesempatan yang diberikan,” tukasnya. (okezone.com)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita