Kamis, 13 Mei 2021

Hentikan Asing Kuasai Tanah Negeri

Hentikan Asing Kuasai Tanah Negeri

Jakarta, Swamedium.com — Adanya regulasi tentang hunian bagi Asing merupakan pintu masuk neo-kolonialisme. Hal ini dinilai Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) sangat merugikan pribumi.

Banner Iklan Swamedium

Peraturan Pemerintah Nomor (PP No) 103 Tahun 2015 tentang hunian bagi Asing merupakan pintu masuk neo-kolonialisme sangat merugikan pribumi yang belum tahu kapan memiliki rumah sendiri.

“Liberalisasi hunian akan semakin memacu tingginya harga properti di Indonesia. Ini jelas kebijakan yang tak bijak bahkan cenderung menginjak pribumi sebagai pemilik sah tanah serta yang terkandung didalamnya,” ujar Presiden GEPRINDO Bastian P Simanjuntak dalam rilisnya yang diterima swamedium.com (28/4) malam.

Menurut penilaian GEPRINDO, pemerintah saat ini tidak berpihak pada pribumi, harusnya memberi solusi bagi warga negaranya terutama pribumi untuk memiliki rumah.

“Yang dilakukan pemerintah malah sebaliknya. Ini pengkhianatan atas Pancasila khususnya sila ke-5,” tegasnya.

Penerapan regulasi ini, lanjut Bastian harus segera dihentikan, untuk itu GEPRINDO mendesak pemerintah untuk mencabut PP No 103 Tahun 2015 sehingga kebutuhan pribumi atas kepemilikan rumah sendiri bukan sekedar impian semata.

“Pemerintah harusnya memahami pendapatan aparatur negara (PNS, TNI/POLRI) sendiri saja belum mampu membeli rumah sendiri, konon lagi pekerja pabrik dan buruh serta profesi lain yang hanya cukup untuk makan sehari-hari,” ungkapnya.

Bila PP No 103 terus dipaksakan bisa saja setengah pribumi bahkan lebih akan selalu hidup dibkontrakan, sambung Bastian, padahal negeri ini milik pribumi dan segala kekayaan alam adalah hak pribumi. Pemerintah memiliki kewajiban mensejahterahkan pribumi bukan sebaliknya.

“Kami mengingatkan pemerintah bahwa PP No 103 cenderung menjadikan pribumi dan WNA sama kedudukannya. Ini bentuk makar pemerintah terhadap rakyatnya sendiri, ini cara-cara mengusir negara terhadap pribumi. Kepemilikan hunian oleh WNA jelas tidak sejalan konsep trisakti gagasan besar Soekarno, padahal katanya Jokowi ingin lanjutkan konsep tersebut,” tutur Bastian.

Padahal, lanjut Bastian Trisakti menghendaki Bangsa Indonesia berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya.

“Pertanyaan besar bagi pemerintahan hari ini, apakah liberalisasi hunian sejalan dengan kemandirian ekonomi yang diinginkan Trisakti. Tentu tidak, bahkan cenderung menjadi budak dari kapitalisme,” pungkasnya. (ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita