Senin, 01 Juni 2020

La Ode Kecewa DPR Setujui Hak Angket KPK Membuka Isi Rekaman Pemeriksaan Miryam

La Ode Kecewa DPR Setujui Hak Angket KPK Membuka Isi Rekaman Pemeriksaan Miryam

Foto: "Masak jumlah luas izin seluruh Kalimantan Timur melebihi luas daratannya. Negara apa ini?," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Syarif. (ist)

Jakarta, Swamedium.com– Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Jumat (28/4) kecewa dengan disetujuinya Hak Angket KPK oleh DPR. Pasalnya, saat ini KPK sedang gencar-gencarnya mengusut kasus E-KTP yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

Menurut Laode, bergulirnya hak angket untuk ‘memaksa’ KPK membuka isi rekaman pemeriksaan Miryam karena ada individu yang namanya mencuat dalam persidangan dugaan kasus korupsi proyek e-KTP.

“Kita perlu ingat, hak angket ini berawal dari keberatan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR yang namanya disebut oleh penyidik KPK, Novel Baswedan saat menjadi saksi di persidangan kasus e-KTP, 30 Maret 2017,” jelas Laode.

KPK berkali-kali menegaskan tidak akan membuka rekaman pemeriksaan Miryam di luar proses hukum. Karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk penghambatan proses penyidikan.

“Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi yang ikut jadi pengusul hak angket menyebutkan alasan digulirkannya angket karena KPK tidak menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai peraturan.

“Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK, DPR (dalam hal ini Komisi III DPR RI) mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik,” kata Taufiq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Rapat paripurna DPR dengan agenda pembacaan usulan angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP Miryam diwarnai aksi walk out. Mereka yang menolak angket adalah Fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB dan Demokrat.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.